Humas

MEDAN, BatakIndonesia.com — Di pemerintahan, Hubungan Masyarakat (Humas) disebut Pejabat Penerangan, Pejabat Hubungan Masyarakat, atau Public Affairs. Dia (mereka) adalah jembatan penghubung komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat di bawah kepemerintahannya. Sesuai dengan namanya, Pejabat Penerang, humas mestilah menjadikan komunikasi itu terang-benderang, tidak abu-abu, tidak samar-samar, tidak kabur, apalagi gelap.

Apa yang mereka komunikasikan? Jawabnya, antara lain, adalah program dan kebijakan pemerintah.

Di berbagai sumber dikatakan, selain memberitahukan program dan kebijakan pemerintah ke khalayak (rakyat), Humas juga berfungsi mengedukasi masyarakat. Yang dimaksud mengedukasi masyarakat adalah memberi penjelasan kepada masyarakat perihal program dan kebijakan itu agar masyarakat memahami maksud dan tujuan program dan kebijakan itu. Humas tidak hanya sekedar menyampaikannya. Tentu saja, sesuai dengan prinsip komunikasi, penjelasan itu haruslah lugas dan mudah dipahami masyarakat umum agar komunikasinya efektif.

Dalam prakteknya, acapkali komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak tersambung. Penyebabnya, antara lain, adalah pemerintah, melalui Humas, misalnya, tidak mengomunikasikannya secara efektif. Bahkan, itu sering terkesan testing the water. Di pihak lain, masyarakat terkadang emosional merespons isu tanpa terlebih dahulu mengklarifikasinya. Ambil saja contoh isu pemusnahan babi.

Demonstrasi yang mengusung himbauan Save Babi, seharusnya tak perlu terjadi kalau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat berlaku dengan baik dan efektif. Setelah demonstrasi terjadi barulah pemerintah menyatakan maksud sebenarnya dari ucapan yang pernah dilontarkannya. Mestinya, ketika mereka melihat dan mendengar bahwa telah terjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat terkait isu itu, pemerintah melalui Humas atau pejabat terkait harus segera menjelaskan duduk persoalannya ke publik.

Evident-based Policy

Salah satu kata kunci bagi pemerintahan yang baik adalah produktif. Dalam hal kebijakan, misalnya, setiap kebijakan yang diambil, baik dalam penyampaiannya, maupun dalam pelaksanaannya, haruslah berujung pada produktivitas yang tinggi dan berdaya guna. Untuk itu, sebelum dilontarkan ke publik, itu harus terlebih dahulu melalui serangkaian kajian akademik atau ilmiah. Inilah yang dikenal sebagai evident- or scientific-based policy.

Ide memusnahkan babi yang terinfeksi virus kolera, misalnya, itu harus dilandasi oleh pertimbangan ilmiah agar pijakannya kokoh. Bagi masyarakat, isu yang nantinya menjadi kebijakan itu, haruslah disertai upaya mengatasi dampak akibat pemusnahan itu. Setelah itu, barulah ide itu disampaikan ke masyarakat. Dalam keadaan ini, pemerintah tidak hanya sekadar membawa tongkat untuk menduga dalamnya sungai ketika akan menyeberanginya, tetapi juga sudah menyediakan sampan kalau-kalau sungai itu terlalu dalam untuk diseberangi dengan berjalan kaki.

Akhir kata, pemerintah itu harus peka dan bijaksana merespons suasana hati rakyatnya. Mereka haruslah Chanakya.* Dengan demikian, mereka adalah pemimpin (Batak: partogi) yang kepemimpinanya mendatangkan kemaslahatan bagi rakyatnya.

*Chanakya adalah nama seorang Perdana Menteri di Kerajaan Maurya, sebuah Kerajaan Hindu Kuno, pada abad ke-13 SM, yang dipimpin oleh Raja Chandragupta. Menurut kisahnya, Chanakya memerintah secara arif dan bijaksana. Dia selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Atas dasar itulah kata chanakya (Sanskerta) berarti arif dan bijaksana. Di kemudian hari, chanakya berubah menjadi candakya (Melayu Kuno) dan selanjutnya menjadi cendekia (Indonesia). Orang yang berperilaku cendekia disebut cendekiawan.

Penulis: Albiner Siagian (Sahalak parhalado di HKBP Perumnas Simalingkar; Guru Etos dohot Revolusi Mental na marbisoloit)

BACA:  Khotbah Terbaik Seorang Bupati Taput

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *