LBH RMP Ungkap Kebohongan Status Hukum Register 40 Palas

Register 40
MEDAN, BatakIndonesia.com — LBH RMP (Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Merah Putih) mengungkap kebohongan status hukum Register 40 Padang Lawas (Palas), Sumut, Kawasan Hutan Negara Tetap seluas 178.000 hektar.

“Hak masyarakat perlu dilindungi,” demikian mereka sampaikan kepada Gubernur Sumut Erry Nuradi. LBH RMP ‎dan perwakilan masyarakat menyambangi Gubernur di rumah dinasnya. Jalan Sudirman, Medan, Jum’at (20/10/2017) untuk menyampaikan  informasi dan fakta  hukum tersebut.
Ketua Umum LBH RMP, Ricky Sitorus mewakili Koperasi Persadaan Ujung Batu (Parsub), dan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan serta masyarakat sekitar menyampaikan bahwa Hak Atas Tanah sekitar 7 generasi itu selalu dipermasalahkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Padahal Kementerian LHK tidak mempunyai bukti hukum tentang keabsahan Register 40 sebagai kawasan hutan.

“Saya sebagai perwakilan mereka menyampaikan informasi hukum dan data perkembangan terakhir kepada Bapak Gubernur sebagai perwakilan (pemerintah) pusat ‎di daerah. Kami menyampaikan bahwa keberadaan masyarakat yang tergabung dalam dua Koperasi memiliki lahan kelapa sawit, memiliki bukti hak kepemilikan lahan yang pasti, yaitu: sertifikat tanah hak milik (SHM) dari BPN,” sebut Ricky.

Dalam pertemuan itu, Tim LBH RMP juga membawa bukti-bukti otentik berupa 12 ribu sertifikat tanah hak milik (SHM) yang dikeluarkan secara legal oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang dimiliki masyarakat, dan dokumen putusan Lembaga Yudikatif yang menyatakan bahwa Register 40 bukan Kawasan Hutan Negara Tetap.

“Pak Gubernur akomodatif, menerima kita dan menggarisbawahi bahwa hak masyarakat harus diutamakan dan tidak boleh ditiadakan. Apalagi dengan pernyataan presiden beberapa waktu lalu terkait sertifikat-sertifikat milik masyarakat harus dikeluarkan dari kawasan hutan,” jelasnya.

Dia berharap kepada Gubernur agar memberi perhatian khusus terhadap hak masyarakat Suku Batak di Padang Lawas Sumatera Utara (Register 40) ini harus dilindungi. Sebab mereka jelas dan nyata secara hukum bukan berada di dalam Kawasan Hutan Negara, sedang yang di dalam kawasan hutan pun Bapak Presiden Jokowi berpidato di Garut bahwa telah memerintahan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengeluarkan hak masyarakat dari dalam kawasan hutan.

“Dalam tiga putusan pengadilan Tinggi Medan, satu di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap,  menyebutkan bahwa Register 40 bukan kawasan hutan dan tidak pernah ada tata batas temu gelang di sana, selain itu terungkap ada ribuan sertifikat hak milik masyarakat yang sah di situ dan harus dihormati dan dijunjung tinggi serta tidak bisa dibatalkan lagi,” katanya.

“Pada prinsipnya pak Gubernur mencatat, mendengar dan  mengutamakan kepentingan masyarakat, apalagi ada dasar hukumnya yang jelas, atas nama masyarakat saya menyampaikan terima kasih pada beliau dan kami bersama puluhan ribu masyarakat petani sawit di Padang lawas dan Padang Lawas utara terus mengikuti sikap pak Gubernur dalam permasalahan ini. Tentu keberpihakan beliau akan kita berikan dukungan sepanjang sejalan dengan keadilan yang kita perjuangkan,” katanya lagi.  

Ricky juga mejelaskan bahwa RMP juga menyampaikan kepada gubernur bahwa kinerja Dinas Kehutanan (Dishut) Sumut sangat tidak memuaskan, di mana kunjungan RMP ke kantor Dinas Kehutanan Sumut menemukan surat RMP yang sudah 1 bulan lamanya tidak berproses dan dibiarkan di meja kepala seksi TGHK.  

Sementara itu, salah seorang warga yang hadir di rumah dinas Gubernur Sumut‎, Sutan Mahodum Hasibuan mengharapkan Erry Nuradi terus mempertahankan Hak-hak masyarakat di Register 40 tersebut. Sutan menyebutkan ia bersama keluarganya sudah puluhan tahun menempati lahan tersebut. Ini bukan kawasan hutan sejak dulu. Kemudian, sudah mendiami lokasi itu, dari turun-menurun sebanyak 7 generasi dan menjadikan lahan tersebut, untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Hal yang sama dilakukan oleh warga lainnya.

“Yang kami tempati ini, adalah tanah raja adat dan bukan kawasan hutan. Saya memiliki sertifikat hak milik dengan luas tanah 2 hektar dan memiliki NPWP dan membayar pajak setiap tahunnya. Berarti tanah saya mempunyai legalitas yang sah milik saya dan bukan kawasan hutan,” jelas lelaki lanjut usia itu.

Sutan menambahkan, ia akan terus mempertahankan hak-haknya bersama keluarga di atas tanah yang dimilikinya dan tidak akan mengizinkan pemerintah pusat merampas hak dengan alasan yang tidak masuk akal itu.

“Tanah adat kami ini hidup kami, dan sampai titik darah penghabisan akan kami pertahankan. Karena kami hidup dari tanah itu sejak ada raja dahulunya hingga sekarang. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat, kami sangat mengharap ini kepada bapak Gubernur untuk tidak terjadi penzoliman,” tandasnya. (rmolsumut.com)

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments