Beberapa Pemikiran Bagi Pemulihan Pelayanan HKBP (Bag. II)

Beberapa Pemikiran Bagi Pemulihan Pelayanan HKBP (Bag. I)

Oleh: Ev. Ronald L. Toruan, SE., MA., MTh (*)

OPINI

B.2. Pelayanan Marturia  Musik

Pelayanan Marturia harus mampu mengembangkan musik-musik gereja yang terbaik, untuk beragam liturgi ibadah raya, termasuk ibadah-ibadah persekutuan katagorial. Demikian juga musik-musik untuk pemberitaan Injil, pada ibadah-ibadah kebangunan rohani.  Pelayanan Marturia harus dapat mengembalikan kekayaan talenta musik, yang dulu pernah dimiliki oleh banyak warga jemaat HKBP. Ambil contoh, betapa banyaknya nama-nama komposer lagu-lagu “sacred” dan lagu-lagu sekular, termasuk lagu-lagu perjuangan, yang adalah warga HKBP.

1). Pelayanan Marturia harus mengembangkan, musik-musik rohani jemaat, baik vocal maupun instrumental yang indah dan menggugah dalam menyampaikan firman Allah, untuk digunakan dalam berbagai persekutuan/ibadah. Terlebih lagi lagu-lagu dalam mendukung pelaksanaan ibadah kebangunan rohani, yang menggugah jiwa manusia, untuk menerima Sang Juruselamat.

2). Bidang Marturia harus terbeban mengadakan musik-musik gereja yang terbaik. Karena hanya musik-musik yang dipersiapkan dengan baik, yang Alkitabiah, dan yang didukung dengan ketekunan doa dan perenungan, yang boleh diikutsertakan di setiap ibadah. Sebaliknya, musik-musik yang usang, jangan disajikan di dalam ibadah-ibadah raya. Musik-musik gerejawi yang “dadakan” harus dihindari. Kelompok paduan suara kakek-nenek, dapat bernyanyi dalam ibadah raya dengan pertimbangan rohani tertentu.  Jadi harus dihindari pelayanan musik asal-asalan. Perlu diingat, bahwa musik rohani sangat besar peranannya, dipakai oleh Roh Kudus, untuk menyapa jiwa manusia.

3). Pelayanan Marturia harus memprioritaskan doa dan sermon khusus marturia.  Untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan pelayanan musik rohani, bidang marturia musik, melakukan berbagai sermon/studi Alkitab tentang musik rohani. Selain itu, gereja harus mengalokasikan pendanaan yang memadai untuk meningkatkan kualitas musik yang memadai pula. Adalah aneh, gereja mengharapkan  banyak pengunjung gereja untuk menikmati musik yang berkualitas, tetapi malas mengusahakan pendanannya. Inilah yang terjadi selama puluhan tahun ini.

Berlimpahnya para pelayan sukarela telah menyebabkan para Pendeta HKBP menjadi pelayan-pelayan yang lemah dan manja, yang kebanyakan tinggal berdiam diri saja. Selain itu, harus diingat bahwa, seseorang yang ahli memainkan musik, tetapi masih tetap hidup didalam dosa, jangan diberi izin untuk memainkan musik ibadah yang kudus.

4). Pelayanan Marturia harus menyadarkan setiap warga jemaat bahwa nyanyian puji-pujian adalah bagian penting dari iman Kristen yang sejati. Karena itu  harus diupayakan, agar setiap pelayan dan jemaat dapat memahami musik gerejawi, membaca not, menyanyikan puji-pujian termasuk memainkan alat-alat musik jika diperlukan.

5). Gereja harus melaksanakan apresiasi musik gereja, seminar dan konser musik  gereja dan rohani popular secara teratur dan konsisten. Sehingga gereja dapat memahami musik apa dan bagaimana yang sedang melanda dunia, mana musik-musik yang dapat ditolerir, mana yang menyesatkan yang harus ditolak oleh orang Kristen.

6). Pembangunan rumah ibadah, mengupayakan kerukunan umat beragama, ketrampilan organisasi antar gereja, tidak ada kaitan langsung dengan kegiatan Marturia. Jadi, jangan disalah-artikan. Para pelayan yang memiliki ketrampilan sedemikian,  bukanlah kualifikasi yang diperlukan dalam pelayanan bidang Martuiria.

C. Diakonia

Pelayanan Diakonia adalah salah satu tugas dari Tritugas Panggilan Gereja. Pada dasarnya pelayanan Marturia (kesaksian) pemberitaan Injil, kerap dilakukan bersama-sama dengan pelayanan sosial atau diakonia. Tetapi  sejak gereja mula-mula pelayanan diakonia, sebetulnya ditujukan menolong warga jemaat yang miskin dan menderita. Karena itu dalam kaitan ini perlu diperhatikan :

1). Selama ini, konsep pengembangan pelayanan diakonia HKBP terlalu lebar dan tidak fokus, sebagaimana yang dijiwai oleh jemaat mjula-mula. Karena itu perlu diperjelas pelayanan diakonia yang bagaimana yang sebaiknya yang penting memperoleh prioritas HKBP, baik secara Nasional maupun  di gereja-gereja Lokal.

2). Perlu dikembangkan dengan cermat, apakah HKBP dapat melakukan pelayanan diakonia/sosial, bekerjasama dengan Pemerintah atau Lembaga-lembaga sekular lainnya.

3). Program pelayanan Diakonia di HKBP tahun 2009, telah berhasil menyusun program yang baik, tetapi sayang tidak berlanjut. Seharusnya model tahun 2009 dapat dilanjutkan karena sudah cukup komprehensif. Untuk meningkatkan efektifitasnya, sebaiknya HKBP dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan berbagai lembaga terkait. Jadi tidak perlu bekerja sendiri atau mengulang dari awal, khususnya terkait upaya peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

BACA:  Pelaku Serangan Seksual Reynhard Sinaga, Sempat Dipukul Hingga Pingsan

4). Harus dihindarkan melaksanakan  kegiatan diakonia untuk pencitraan. Demikian juga yang  tidak  dipersiapkan dengan baik dan terukur, meskipun dalam menghadapi bencana yang tidak terduga.

5). Perlu direvisi Tohonan pelayanan diakones, maupun Biblevrow yang masih ada di HKBP, apakah masih relevan untuk zaman sekarang. Lagipula, keduanya tidak berasal dari contoh langsung Alkitab. Tetapi hanyalah simplikasi pelayanan kontekstual,  pada misi zending RMG, yang bekerja di tanah Batak, sejak awal abad 20.

6). Memberdayakan kembali  lembaga-lembaga  pelayanan lembaga-lembaga termasuk lembaga sosial : panti-panti, sekolah-sekolah, pendidikan tinggi,  rumah sakit, dan lembaga-lembaga/yayasan lainnya, yang banyak terbengkalai.

Beberapa Pemikiran Bagi Pemulihan Pelayanan HKBP (Bag. II)
Foto: Gedung Auditorium HKBP Sipoholon, Tarutung sebagai tempat Sinode Godang diselenggarakan

D. Eklesia HKBP

Tata Gereja  HKBP (Aturan Dohot Peraturan HKBP)/Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP.

HKBP adalah gereja Protestan dimana Kristus adalah Kepala gereja. HKBP menganut teokrasi dimana segala keputusan harus didasarkan kepada firman Allah.  Tetapi sebagaimana ajaran Martin Luther, para Pendeta bukanlah wakil Kristus.  Setiap orang percaya adalah “Imamat  Yang Rajani” (1 Pet 2:9). Itu sebabnya, para Reformator menganjurkan penataan gereja sebagaimana pada jemaat mula-mula, dimana jemaat menetapkan bersama-sama para Penatua (gembala) yang melayani Firman dan Sakramen dan Diaken, yang melayani orang-orang miskin dan para janda yang harus ditolong.

Karenanya, sebagai gereja Protestan campuran tradisi Lutheran, Kalvinis, dan kebangunan rohani Pietis, RMG/ HKBP pernah menata gereja ini dengan sistem Konggregasi Sinodal Presbiterial (1930-1950) dan Episkopal Sinodal, hingga saat ini (keputusan gereja didominasi para Pendeta).

Penting disadari sistem penataan gereja “episkopal” diterapkan oleh kekaisaran Romawi yang telah menjadikan Kristen sebagai agama Negara, dengan pertimbangan harmonisasi pemerintahan sekuler dengan agama Kristen. Sejak reformasi gereja, para Reformator lebih memilih agar gereja Protestan ditata bersama oleh jemaat, yang mendirikan gereja lokal tersebut. Sebagaimana jemaat mula-mula, mereka mengatur siapa saja yang rohani dan memiliki panggilan pelayan sebagai penatua/Pendeta dan diaken. Itu sebabnya, gereja-gereja protestan menganut sistem presbiterial sinodal. Sistem ini dianut oleh gereja-gereja Protestan di Indonesia termasuk oleh gereja-gereja yang berlatar belakang zending yang sama dengan HKBP, seperti Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) ataupun BNKP Nias.

Apalagi untuk gereja yang sudah dewasa seperti HKBP, sudah sepantasnya HKBP menyadari bahwa jemaat sudah mampu mengatur dirinya. Dan Pendeta kembali sesuai dengan peranannya yang asli, yaitu melayani firman dan sakramen saja. Yang lainnya diserahkan kepada penatua dan jemaat yang ahli di bidangnya. Dengan demikian para rohaniawan seperti Pendeta, tidak perlu lagi diganggu dengan urusan pencarian dana, pengelolaan keuangan, apalagi pembangunan gereja, yang rawan dengan masalah yang seharusnya dapat dihindari.

Ephorus Emeritus Pdt. Dr. JR. Hutauruk, yang juga ahli sejarah gereja sudah mengingatkan, agar HKBP jangan menjadi gereja Pendeta (Pendeta sentris). Demikian juga Pdt. Dr. PWT Simanjuntak mengingatkan, agar HKBP jangan sampai menjadi gereja Pendeta, karena gereja dibangun oleh jemaat lokal. Menurutnya pula, Pendeta adalah pelayan. Bbukan  pemimpin institusi sekuler. Karena itu, HKBP dapat kembali mengkaji sejauh mana HKBP dapat kembali menerapkan model Tata Gereja Tahun 1930, yang membuka luas peranan jemaat, dan para pelayan dalam penata layanan gereja.

E. Aturan Dan Peraturan HKBP

1). Dengan eklesia  HKBP yang Alkitabiah, maka ke depan para pelayan HKBP seharusnya adalah para tahbisan yang sungguh jelas panggilannya.  Pendidikan teologi yang tidak disertai panggilan pelayan yang jelas oleh Roh Kudus, sebaiknya jangan ditahbiskan.

2). Sesuai dengan ajaran Alkitab (Efesus 4:11) di dalam gereja sekarang ini  terdiri dari :

a.Penatua/Gembala/Pendeta

b.Penginjil (Evangelis)

c.Guru-guru/Pengajar

d.Diaken (Kis 6:1-6)

Nabi dan Rasul tidak ada lagi, karena Injil telah lengkap. Karenanya Aturan dan Peraturan penting merevisi para pelayan tahbisan, sesuai dengan aturan Alkitab tersebut, dimana masing-masing pelayan tahbisan menjalankan panggilan yang jelas. Dengan demikian tidak setiap Pendeta harus menjadi gembala jemaat. Tetapi ada yang menjadi Penginjil (Evangelis), Doktor teologi/Pengajar, dan ada yang menjadi Pendeta diakonia. Dengan demikian tidak adalagi perlombaan merebut untuk menjadi “penguasa”.

BACA:  ATTURMANGAN

3). Sesuai dengan Aturan dan peraturan HKBP, maka seluruh pelayan tahbisan adalah sebagai korps pelayan di dalam jemaat (Pendeta, Diakones, Biblevrow, Evangelis dan Penatua), yang melayani sesuai dengan panggilan dan pengaturannya masing-masing.

Perlu diperhatikan, para diakon yang diajarkan oleh Alkitab, bukanlah hanya wanita, tetapi holistik. Adapun pendekatan “diakones” adalah konteks 150 tahun yang lalu untuk pelayanan zending Batak, yang seharusnya sudah harus direvisi. Demikian juga Biblevrow, tidak terdapat didalam Alkitab. Yang dahulu sebenarnya hanya melakukan peranan evangelis terbatas, dengan pendekatan untuk kaum wanita di Tanah Batak, juga sudah harus direvisi.

4). Apabila Eklsesia HKBP, menganut presbiterial sinodal, maka segala pasal-pasal lainnya yang menyangkut pengambilan keputusan harus disesuaikan. Yaitu mengikutsertakan secara adil segala unsur yang ada di dalam jemaat, terlebih karena gereja lokal secara fisik adalah milik jemaat. Sedangkan para pejabat gereja, adalah melayani jemaat Tuhan. Dengan demikian peserta Sinode Godang juga harus dibagi secara adil dan merata, penuh kasih dan persaudaraan bahkan persahabatan.

F. STT dan Pendidikan Teologi HKBP

Sebagaimana kita maklumi, dunia pendidikan (akademis) termasuk yang menyangkut gereja, harus menyesuaikan dirinya dengan aturan pemerintah tentang Pendidikan Tinggi. Menyadari hal tersebut maka, masing-masing gereja di Indonesia menyikapinya dengan pewajiban masa pelatihan para Sarjana Teologi sebelum dapat diterima menjadi pelayan gereja misalnya, ke-Pendetaan. Beberapa gereja baru dapat mentahbiskan para Sarjana Teologi, dengan masa pelatihan beragam. Bahkan beberapa gereja tidak dapat mentahbiskah seseorang, meski sudah menjadi vikaris dalam waktu yang lama sekalipun, karena dinilai belum pantas atau belum memenuhi kriteria yang harus dipenuhi.

Oleh karena itu, STT (Sekolah Tinggi Teologia) HKBP dan gereja perlu memikirkan lebih jauh, metode yang memadai, agar kurikulum STT dan masa persiapan pelayanan, benar-benar mampu memastikan seseorang layak untuk memperoleh tahbisan pelayan ke-Pendetaan. Demikian halnya tahbisan pelayanan lainnya terkait karakter atau spiritualitas.

Prinsip-prinsip yang baik (metode pendidikan seminari yang ketat), yang pernah diterapkan oleh Pdt. Dr. J.H. Warneck, adalah warisan yang sangat berharga, yang seharusnya diterapkan dalam pendidikan para pelayan HKBP ke depan. Selain itu, HKBP perlu memperhatikan agar STT HKBP, menjaga agar pendidikan teologi HKBP mencetak para teolog yang sepenuhnya percaya kepada Alkitab dan mementingkan spiritualitas. Bukan hanya mengejar berpikir logis atau keilmuan semata yang miskin praktek kebenaran.

Menganjurkan pendidikan teologi ke Eropa dan Amerika, harus dilakukan dengan sangat selektif. Karena sejak perang dunia kedua, kebanyakan STT yang dulu konservatif, telah menjadi liberal. Demikian juga kerjasama HKBP dengan beberapa STT di Indonesia yang sekarang ini, perlu dievaluasi dan diperluas dengan lebih cermat. Agar para lulusannya tidak tercemar oleh pengajaran “liberal”.

G. Penempatan dan Mutasi Pelayan Penuh Waktu

Seluruh warga HKBP perlu memikirkan, agar ke depan penempatan dan mutasi Pendeta,  dilakukan dengan sitem “Calling Pastor”. Dimana jemaat lokal, memiliki wewenang untuk merekrut dan memanggil Pendeta yang memenuhi kualifikasi, tantangan pelayanan gereja setempat.

Dengan kata lain, tidak lagi seperti selama ini menggunakan sistem “Sending Pastor”. Dimana penempatan Pendeta, sepenuhnya menjadi wewenang Kantor Pusat, yang tanpa meminta pertimbangan dari jemaat lokal yang selama ini. Sarat dengan kepentingan kekuasaan, di dalam struktur kegerejaan. Banyak gereja Protestan, khususnya yang menerapkan sistem konggregasi sistem “Calling Pastor”, dan presbiterial sinodal, yang menerapkan kombinasi “Sending dan Calling Pastor”.

H. Kerjasama Oikumene Nasional dan Internasional

Pelayanan Oikumene baik Nasional terlebih lagi Internasional, selama ini dilaksanakan secara tumpang tindih, dan dengan arah yang tidak jelas. Memperhatikan semakin melebarnya dimensi pelayanan Oikumene, maka HKBP perlu kembali pada posisi semula, saat gerakan Oikumene disepakati di Edinburgh tahun 1901, bahwa tujuan dasar gerakan Oikumene ada, agar “gereja menjadi satu untuk memberitakan Injil, supaya dunia menjadi percaya kepada Yesus Kristus sesuai Injil Yohanes 17:21”. Berbagai  bentuk pelayanan gereja-gereja di dunia dan kerjasama Oikumene, dapat dilakukan melalui kerjasama pelayanan kasih di berbagai bidang. Dengan tujuan meningkatkan kesatuan tubuh Kristus untuk memberitakan Keselamatan Kristus.

BACA:  Revolusi Gizi Dalam Rangka Kedaulatan Pangan

Karena itu, segala bentuk kerjasama yang terlalu melebar, tidak efektif, tidak efisien, apalagi tidak memberikan manfaat langsung bagi warga HKBP dalam melaksanakan tritugas panggilan gereja, sebaiknya dihindari. Setiap kerjasama Internasional, apalagi itu menggunakan anggaran gereja harus jelas manfaatnya untuk kepentingan pertumbuhan iman jemaat dan pertumbuhan gereja HKBP di masa yang akan datang.

Demikian juga setiap SDM HKBP yang telah memperoleh pembekalan peningkatan kinerja pelayanan, baik Nasional maupun Internasional, seharusnya diberdayakan oleh HKBP di bidangnya masing-masing. Terlepas siapapun yang terpilih menjadi fungsionaris HKBP. Sebagai contoh, para teolog yang semula melalui kerjasama Oikumene, baik Nasional maupun Internasional, dipersiapkan untuk menjadi spesialis bidang tertentu, harus  memiliki ikatan perjanjian mengabdi di bidangnya, pada waktu yang telah ditetapkan.

Artinya, tidak boleh asal dimutasikan, misalnya untuk menjadi gembala atau Pendeta jemaat.  Demikian halnya untuk berbagai bidang lainnya. Agar jemaat HKBP secara keseluruhan tidak dirugikan. Hindari berbagai perjalanan dinas atas nama kerjasama lembaga-lembaga Oikumene, tetapi tidak jelas manfaatnya bagi kemajuan pelayanan HKBP.

I. Sistem Data dan Komunikasi Informasi

Tanpa data yang baik, bagaimana mungkin HKBP dapat melayani dengan baik di zaman ini. Tidak dapat lagi dibiarkan, tanpa sistem data dan teknologi informasi yang terkini, maka HKBP akan tetap menjadi rawan konlik internal karena permasalahan miskomunikasi. Permasalahan ini sudah banyak dibahas oleh Pdt Daniel T.A. Harahap. Namun sayang, tidak disambut dengan baik oleh gereja.

Selain itu, sistem data dan komunikasi informasi, juga sangat menentukan keakuratan dan akuntabilitas keuangan, yang sarat dengan transaksi online. Karena itu sudah sangat mendesak, HKBP memperhatikan hal tersebut.

Penutup

Demikianlah, SG dan seluruh warga jemaat HKBP, dipanggil untuk komit pada revisi Eklesia HKBP, presbiterial sinodal dan konggregasi, agar gereja HKBP bukan menjadi Pendeta Sentris. Tetapi melayani seluruh jemaat dengan kasih.  Untuk itu, SG harus juga komit merevisi Aturan dan Peraturan HKBP.

Penatalayanan gereja di zaman sekarang adalah penatalayanan yang terbuka, dan harus dilakukan dengan kasih yang nyata dalam tindakan dan persahabatan yang sejati sebagaimana diajarkan Tuhan Yesus. Karena itu, siapapun yang terpanggil menggembalakan pada pada tingkat pusat, distrik dan gereja-gereja, harus kembali kepada Alkitab.

Pengorganisasian bisa berubah. Yang tidak pernah berubah hanyalah Tuhan Yesus dan firmanNya. HKBP harus membenahi dirinya. Jika tidak, maka domba-dombanya akan meninggalkan HKBP, dan pindah ke gereja-gereja tetangga. Dan secara iman, hal itu tidak menjadi masalah, karena mereka hanya pindah gereja bukan murtad.

Dan yang paling segera terasa adalah, semakin beratnya pembiayaan operasional dan pemeliharan aset-aset HKBP, karena aliran dana masuk ke dalam kas gereja merosot drastis. Hal ini jugalah yang mengakibatkan banyaknya aset-aset gereja di Eropa tergadai, dan banyak gedung-gedung gereja dijual. Soli Deo Gloria! (Depok, 8 Desember 2020).

* Penulis adalah Ekonom (Berkarir di Bank Indonesia)/ Evangelis HKBP di Depok

Editor: Danny S

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *