Daya Lenting Dalam Krisis

Daya Lenting Dalam Krisis

Oleh: Drs Tumpal Siagian (*)

OPINI

Pandemi Covid-19 belum tahu kapan berakhir. Bahkan Provinsi DKI Jakarta harus mengambil kebijakan memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  mulai tanggal 14 September 2020 guna menekan penularan Covid-19 dan menjaga geliat ekonomi. PSBB kali ini, lebih mengutamakan aspek pencegahan dan kedisplinan masyarakat.

Kita sepakat, cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ditentukan oleh kedisplinan kita mematuhi protokol kesehatan. Tidak hanya itu, Pemerintah Pusat dengan Gubernur atau kepala daerah harus kompak dan selaras, seimbang dalam menangani Covid-19 dan perekonomian di wilayahnya. Pencegahan dan penanganan Covid-19 sama pentingnya dengan pemulihan ekonomi nasional.

PSBB yang kesekian kalinya menjadi pukulan amat keras bagi dunia usaha. Kekhawatiran terus menggelayut. Banyak orang limbung karena pendapatan yang menurun atau kebiasaan yang terpaksa berubah.  Orang-orang yang sempat bekerja dan berkegiatan di luar,  kini sebisa mungkin beraktivitas di rumah. Rasa bosan dan stres kembali menghampiri.

Di masa seperti sekarang, satu hal yang banyak dibahas adalah perilaku setiap orang merespons krisis. Kita membutuhkan daya lenting (resilience) sebagai ketahanan sekaligus penyeimbang.  Di satu sisi, kita harus mengekang diri tetapi di sisi lain, kita harus mencari cara dan celah untuk bertahan hidup. Disinilah daya lenting (resilience)  kita diuji.

Daya lenting tidak kita bawa dari lahir, tetapi kita dapat dari pengalaman dan keunikan diri pada masing-masing individu. Itulah sebabnya tingkat ketangguhan manusia berbeda satu sama lain, seperti situasi pandemi sekarang ini tergantung respons  kita dalam menghadapinya.

 

Kho Ping Ho

Daya lenting sering digambarkan seperti sebuah galah bambu yang lentur, “melengkung tapi tidak patah” dalam cerita Kho Ping Ho. Pendekar-pendekar rekaaan Asmaraman Kho Ping Ho (1926-1994)  diantaranya cerita silat serial “Bu-Kek-Sian-Su” dan Pedang Kayu Harum (Siang Bhok Kiam) mempertontonkan gerakan silat dengan daya lenting tinggi, tatkala pendekar di suatu senja menghadapi musuh.

Model daya lenting seperti cerita silat diatas sering dipakai para pakar sebagai cara survival dalam menghadapi krisis. Resilience is the ability to adapt to adversity or a stressful life event (Daya lenting adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan kesulitan atau dengan peristiwa kehidupan yang penuh tekanan).

BACA:  Menyalakan Harapan Desa, Seiring Tantangan Baru

Dalam konteks sekarang diimplementasikan dengan pandangan perlu keseimbangan antara penanganan kesehatan secara cepat dan penyelamatan kehidupan masyarakat. Ini juga ditekankan dalam pernyataan bersama antara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam perang melawan pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut dianggap representasi warga dunia tentang bagaimana para pengambil kebijakan bertindak.

Presiden RI Jokowi sebagai orang yang mengerti politik dituntut piawai memainkan tarik-menarik politik didalam mengemas sikap dan pandangannya; menghidupkan daya lenting tanpa dirasa ekstrem oleh lawan politiknya. Termasuk menjaga perekonomian sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian dapat terus terjaga hingga pandemi berakhir.

Menjaga kesinambungan agar perusahaan-perusahaan tidak terus merugi, menhentikan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK)  dan memberikan subsidi kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk.  Tentu di sisi lain, kita harus adil untuk menyatakan Pemerintah terus menggenjot pemulihan ekonomi, meskipun Pemerintah meperlebar defisit  anggaran dengan menambah beban utang.

 

Beban utang

Situasi yang dihadapi Indonesia saat ini berbeda dengan tahun 1998.  Saat itu utang luar negeri sangat besar dan berjangka pendek sehingga gagal bayar.  Saat ini persoalan utang ini muncul karena, karena Indonesia harus menangani bencana pandemi Covid-19. Pemerintah menerapkan PSBB sejalan dengan protokol kesehatan WHO. Secara otomatis, kebijakan ini membatasi mobilitas masyarakat yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan ujungnya adalah kontraksi pertumbuhan, bahkan potensi adanya resesi ekonomi.  Untuk mengatasi hal ini,  Pemerintah mengambil kebijakan menambah beban utang menyesuaikan pagu anggaran Anggaran Belanja Negara melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72/2020.

Tambahan Belanja ini berdampak pada defisit APBN. Defisit Anggaran diproyeksikan meningkat cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya: 2,49 persen (2016), 2,51 persen (2017), 1,82 persen (2018), 2,20 persen (2019), yang selalu berada dibawah 3 (tiga) persen dari produk domestik bruto (PDB) sesuai pembatasan Undang-undang. Namun, batasan ini tak dapat lagi dipertahankan ketika pandemi Covid-19 mendera.

BACA:  Pdt Robinson Butarbutar Bicara Kebosanan di Rumah

Karena itu diperlukan payung hukum Perppu No. 1/2020 yang disetujui DPR menjadi Undang-undang No. 2/2020, yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintah untuk memperlebar defisit anggaran hinggga diatas 3 (tiga) persen terhadap PDB ditetapkan menjadi Rp 1.039,2 triliun atau mencapai 6,34 persen PDB pada 2020. Kebijakan pembiayaan melalui utang inilah yang dilakukan untuk menutupi pelebaran defisit dan kebutuhan pendanaan program pemulihan ekonomi nasional. Kita tidak perlu meragukan peningkatan utang ini, sebab selain untuk kebutuhan penanganan dampak pandemi, juga mengatasi rendahnya realisasi penerimaan pajak, yang hingga Juli 2020 turun hingga 14,7 persen.

Anggaran program pemulihan ekonomi nasional ( PEN)  untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 695, 2 triliun diminta Menteri Keuangan untuk berbagi beban (burden sharing)  dengan Bank Indonesia  (BI). BI menanggung pendanaan Rp 397,56 triliun atau lebih dari 58 persen dengan langsung membeli surat berharga negara serta menanggung beban bunga utangnya. Hal ini memperjelas Pemerintah dapat mengkalkulasi ketersediaan anggaran dan efektivitas negara melindungi kesehatan dan melindungi kehidupan ekonomi warganya.

Meskipun defisit ditutup dengan utang yang tak dapat dihindari, tetapi keterbukaan dan transparansi anggaran diperlukan untuk mengkapitalisasi dukungan warga untuk membayarnya dalam jangka waktu tertentu.  Setidaknya ada dua masalah pokok yang harus menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan utang yang memiliki daya lenting dalam krisis ekonomi Indonesia.

Pertama, sumber daya alam yang melimpah dalam wujud tanah yang subur, laut luas, belantara hutan yang rimbun, aneka pertambangan (energi, mineral, emas)  akan memberi jaminan dan manfaat maksimal kalau diolah oleh manusia-manusia unggul Indonesia dalam mengeksplorasi kekayaan alam yang melimpah ini.  Diyakini, modal sumber daya manusia menjadi pilar penting sebagai modal dasar mengeksplorasi kekayaan alam yang melimpah melalui efek pengganda (multiplier effect)  dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, iklim yang sehat dengan kreativitas  pelaku industri dan sektor-sektor produksi dalam merespons kebutuhan pasar dalam jaringan (on-line)  memiliki daya lenting dalam menciptakan produk-produk inovatif.

BACA:  Djarot Saiful Hidayat - Sihar Sitorus Sah Ikut Pilkada Sumut

Kedua, pengelolaan utang harus bebas dari penyalahgunaan, korupsi, penyimpangan lain diluar peruntukannya.  Utang Pemerintah harus dipergunakan semata-mata untuk penanganan krisis kesehatan serta perlindungan bagi lapisan masyarakat yang rentan terkena dampak pandemi. Dalam masa krisis akibat pandemi ini, pengelolaan utang harus ditangani dengan baik, agar Indonesia bisa keluar dari jebakan gagal bayar.

Dalam gambaran yang lebih besar bahwa utang sudah menjadi bagian dalam perekonomian modern. Mengingat kondisi sumber daya alam dan kondisi utang kita berada dalam batas kemampuan bayar, mestinya beban utang mestinya tidak lagi masalah.

Kita harus memiliki ikhtiar agar timbul energi positif bagi generasi milenial Indonesia. Tentu untuk berkemampuan dan berpotensi dibidang teknologi,  berinovasi menciptakan peluang baru, berdaya saing global dan memproyeksikan keunggulan kekayaan alamnya, yang dipercaya membawa kemakmuran dan kemajuan di masa mendatang.

Peluang lain adalah meningkatkan ekspor produk Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif (Comparative advantage and Competitive advantage). Indonesia juga harus membangun industri dasar, seperti sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dan petrokimia. Tanpa industri dasar yang kuat nilai tukar akan terus terombang-ambing.

Dengan begitu, pada saat umur Indonesia 100 tahun 2045, rakyat Indonesia lebih makmur, lebih sadar untuk mengelola keunggulan sumber daya alamnya dan lambat laun memantik  percaya diri dan memegang kendali gerak era globalisasi. (Jakarta, 15 September 2020)

*  Penulis adalah alumni FEB UKI/ Dosen Honorer FEB UKI (Penulis buku “Keceriaan Masa Pensiun”)

Editor: Danny S

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *