Delapan Hal Harus Mampu Diselesaikan CaGubSU ke Depan

CaGubSU
JAKARTA, BatakIndonesia.com — Dalam sebuah acara Focus Group Discussion (FGD) di Sekretariat Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI) Jakarta Timur ini pada Senin (23/4/2018), para peserta FGD sepakat menyampaikan 8 (delapan) hal yang harus mampu diselesaikan CaGubSU (Calon Gubernur Sumatera Utara) dan calon wakilnya.

Ini menjadi momen yang tepat buat FBBI sebagai ormas yang berposisi indipenden dalam setiap Pilkada untuk menyampaikan aspirasi yang mau disampaikan untuk dijadikan isu memajukan Bonapasogit di Sumatra Utara.
 
Dalam FGD di bulan April 2018, FBBI merekomendasikan beberapa isu penting supaya dijadikan materi visi dan misi CaGubSU. Hal ini yang dirasakan oleh masyarakat akhir-akhir ini, dan jika diwujudkan maka ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud, sebagai dambaan semua perantau maupun yang tinggal di kampung halaman.
 
Berikut ini delapan hal yang harus mampu diselesaikan CaGubSU dan calon wakilnya:

Pertama, masalah Agraria dan Pertanahan. Berbagai masalah di bidang agraria dan pertanahan yang mendesak Ex PTPN di Wilayah eks Sumatra Timur. Rakyat penggarap yang telah menerima SK Gubernur sebagai tanah redistribusi, Surat Grant Sultan, dan penggarapan yang sudah lama. Sampai sekarang belum mendapat penanganan yang berpihak pada rakyat.

Kedua, masalah kawasan hutan. Peta kawasan hutan yang mencakup banyak pedesaan dengan status penguasaaan hutan adat masih bermasalah karena hutan adat masuk register Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Peta yang beririsan ini berdampak, tidak dapat disertifikatkannya tanah itu, penggunaan tanah pun menjadi tumpang tindih mengakibatkan masyarakat menjadi penggarap di tanah sendiri. Contoh Desa di Tapian Nauli Utara, sudah ditempati sejak dahulu kala, sebagai milik masyarakat. Begitu juga di Tapanuli Selatan, petanya tumpang tindih. Mohon masalah ini diselesaikan.
 
Ketiga, masalah infrastruktur. Belum ada jalan yang dapat menghubungkan satu kabupaten ke kabupatn lainnya yang baik dan mulus. Gubernur Raja Inal Siregar yang pertama mempunyai program membuka isolasi antarKabupaten/Desa supaya memudahkan untuk melakukan transportasi serta memasukkan Listrik ke seluruh Desa. Namun, sampai sekarang jalan itu masih lebih panjang yang belum diaspal bahkan masih batu atau tanah makadam.
 
Jika sudah dibangun, truk-truk membawa kayu glondongan harus dibatasi tonasenya. Truk-truk yang melebihi tonase ini dapa merusak jalan yang dibangun dengan susah payah oleh pemerintah. Suatu hal harus diselaraskan antara pembangunan dan penggunaan truk. Kalau tidak, hal itu akan sia sia dan kepentingan masyarakat dikorbankan hanya karena kepentingan perusahaan besar yang tidak ada sangkut pautnya dengan masyarakat sekitar. Listrik juga masih lebih lama mati daripada hidup. Mohon dilakukan perubahan oleh Gubernur yang baru nanti.
 
Keempat, displin ASN (Aparat Sipil Negara) di Sumatra Utara harus diubah karakternya, yaitu: dilayani menjadi melayani. Banyak yang skeptis jika merasakan pelayanan ASN yang tidak berjiwa pelayan. ASN yang suka bolos, pemalas, korup, dan tidak profesional supaya dilatih dan dikursuskan, sehingg mereka menjadi ASN yang tidak korup, rendah hati, menyenangkan, displin, dan bertanggung jawab.
 
Kelima, Semangat memberantas NARKOBA di Sumut harus jadi program prioritas sebab sudah merambah sampai di bawah umur. Hal ini tampak di Panti Rehabilitasi di Pematang Siantar.
 
Keenam, ekonomi kreatif di Sumatra Utara perlu didorong bagi generasi muda yang saat ini banyak menganggur, terutama usia produktif. Dalam menyongsong Pariwisata di Danau toba, supaya generasi muda lokal dilibatkan dengan melatih SDM yang bisa dipekerjakan di segala bidang, termasuk mengembangkan diversifikasi dan diferensiasi produk yang potensil di bidang pertanian. Nenas, Kacang, Bawang, Mangga Toba, dan agro dengan tehnologi perindustriannya dapat dikembangkan sampai pendampingan di bidang pendanaan dan pemasarannya.
 
Ketujuh, Dana Desa harus diarahkan pada proyek yang nyata dibutuhkan oleh Desa itu sendiri, tidak dikendalikan oleh pejabat di Kabupaten dengan arahan yang tidak jelas. Perlu diawasi apakah penggunaan dana desa sudah tepat sasaran dan dananya seratus persen sudah digunakan untuk desa? Perlu juga pelatihan bagi aparat Desa supaya membangun, BUMDES sehingga mampu intervensi dari praktek mafia perdagangan di pendesaan.
 
Hasil pertanian dapat dibeli oleh Bumdes dengan harga yang menguntungkan, juga usaha produktif lainnya bisa didampingi oleh Bundes atau Koperasi masyarakat Desa. Pembinaan pemerintah diharapkan untuk pegembangan ekonomi masyarakat pedesaan.
 
Kedelapan, pengembangan ketrampilan perempuan melalui Gebora (Gerakan Boru ni Raja) diarahkan ke hal-hal yang produktif, kreatif, dan inovatif dengan mengembangkan budaya lokal seperti tari-tarian.
 
Demikianlah delapan hal yang diusulkan dalam FGD FBBI kepada CaGubSU dan wakilnya yang diusung masing-masing partai pendukungnya.
 
Semoga Pilkada dilakukan sesuai ketentuan yang disepakati bersama, dengan taat pada aturan kampanye tanpa hoax, intimidasi, politik uang, ungkapan kebencian, dan SARA. Sumatra Utara sudah sejak lama memiliki kekuatan kesatuan dan persatuan tanpa mudah digoyang oleh isue SARA karena masyarakatnya sudah toleran dan menjunjung Kebhinekaan tunggal Ika.
 
Selamat berjuang bagi kedua Pasangan CaGubSU dan wakilnya. Semoga tahapan dapat dilalui dengan lancar, gembira dan tertib, menuju Sumatra Utara yang lebih beradab dan lebih maju lima tahun yang akan datang.
 
Penulis: Mutiara Marbun dan Ronsen Pasaribu (DPP FBBI)
Editor: Boy Tonggor Siahaan (Staf Publikasi YPDT)
BACA:  Presiden Jokowi Tinjau Kawasan ‘Food Estate’ Baru di Humbahas

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *