Di Era Pemerintahan Jokowi, Desentralisasi Fiskal Tak Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Foto: Dr. Ir. Mangasi Panjaitan, ME, mantan Rektor Universitas Mpu Tantular saat presentasi di Seminar

Foto: Dr. Ir. Mangasi Panjaitan, ME, mantan Rektor Universitas Mpu Tantular saat presentasi di Seminar

JAKARTA, BatakIndonesia.Com

Seyogiyanya, desentralisasi fiskal atau dana transfer ke daerah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, karena digunakan di daerah tersebut.

Namun anehnya, di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini, justru kondisi menunjukkan adanya anomali. Adanya kecenderungan dana transfer tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Demikian analisis Dr. Ir. Mangasi Panjaitan, ME, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trilogi dalam sebuah Seminar bertajuk ‘Refleksi Ekonomi Akhir Tahun dan Outlook 2020’, yang digelar di ruang Auditorium lantai 2, kampus Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta Selatan, Jum’at (20/12/2019).

Dijelaskan Mangasi Panjaitan, adapun dasar Transfer ke Daerah dan dana Desa (TKDD) itu adalah Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Dikatakan mantan Rektor Universitas Mpu Tantular ini, melalui Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 daerah diberikan wewenang yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan (otonomi politik). Penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, diikuti juga dengan penyerahan kewenangan pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan kepada daerah (otonomi keuangan/desentralisasi fiskal).

Para Pembicara dan mantan Pejabat
Foto: Para Pembicara dan mantan Pejabat

Sedangkan desentralisasi fiskal menurutnya, memberi kebebasan kepada daerah untuk menyusun sendiri program-program kerja dan merealokasikan anggaran, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah. Tujuannya, meningkatkan perekonomian ekonomi daerah, dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah merespon desentralisasi dalam dua cara yaitu: (1) Memperbesar penerimaan (revenue side) melalui intensifikasi dan perluasan pajak, retribusi daerah serta memanfaatkan sumberdaya yang belum optimal melalui bagi hasil. Atau (2) Efektifitas sisi pengeluaran (expenditure side) untuk menstimulasi dunia usaha melalui pengembangan iklim usaha yang lebih baik.

BACA:  Mari Kita Jaga Persatuan, Kesatuan, dan Kebersamaan Demi NKRI yang Kita Cintai

Sementara itu diketahui, Desentralisasi Fiskal di Era pemerintahan Presiden Joko Widodo, anggaran belanja transfer Pemerintah Pusat ke daerah setiap tahun meningkat. Pada tahun 2014 saja, TKDD sebesar Rp.573,7 Triliun, naik menjadi Rp. 832,3 Triliun tahun 2019, atau meningkat  sebesar 45,1% selama lima tahun. Dan untuk pertama kalinya, tahun 2016, TKDD lebih besar (Rp.776,3T) dari belanja Kementerian dan Lembaga (Rp.767,8T).

Adapun peningkatan Dana Transfer yang relatif besar setiap tahun, telah meningkatkan kinerja pelayanan publik yang tercermin pada membaiknya indikator pelayanan publik antara lain: (a) Indeks Kesenjangan antar daerah membaik dari tahun 2014-2019 yaitu dari 0,759 menjadi 0,668, (b) akses rumah tangga terhadap sanitasi dari 61,1% menjadi 67,9%, dan (c) jumlah persalinan yang ditangani naik dari 87,1% menjadi 93,3%, (d) desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa, melebihi target 5.000 desa pada RPJMN 2015-2019, (e) pembangunan infrastruktur desa naik dari 39,21% tahun 2014 menjadi 44,63%.

Selain sisi positip, catatan negatipnya antara lain adalah; penempatan Dana Daerah di Bank Indonesia. Berdasar data BI, pada Desember 2015 dana pemda di BI mencapai sebesar Rp. 99,7 triliun atau Rp. 100 triliun. Angka itu berarti 0,9 persen dari PDB, atau rata-rata Rp. 3 triliun per provinsi. Sementara korupsi kepala daerah dan korupsi berjamaah diberbagai daerah, sering melibatkan eksekutif dan legislatif.

“Oleh sebab itu, mestinya TKDD dapat berpengaruh terhadap stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, adanya beberapa penyimpangan yang bersifat negatif, membuat terjadinya anomali, sehingga secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri,” ungkap Alumni PPSA Angkatan XXII Lemhannas R.I ini dalam presentasinya.

Sementara itu, Doktor lulusan IPB ini mengatakan, untuk refleksi Desentralisasi Fiskal 2020, Pemerintah berencana meningkatkan TKDD tahun 2020 menjadi Rp.856,94 Triliun, yang terdiri dari Rp.784,74 T untuk Dana Transfer dan Rp.72 T untuk Dana Desa. Sedangkan untuk mengelola dana yang lebih besar itu, dibutuhkan kapasitas SDM yang lebih baik.

BACA:  MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Tim Hukum Prabowo-Sandi

Belajar dari pengalaman dari era sebelumnya, lanjutnya, beberapa hal penting dibenahi adalah; Pengaturan Besaran Dana Perimbangan, Desain Transfer, SDM dan Pengawasan. Hasil Riset Empiris Bank Dunia (2001) menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada Dana Transfer berbanding terbalik dengan governansinya. Artinya pemerintah daerah lebih hati-hati menggunakan PAD daripada dana transfer dari pusat.

Sedangkan untuk meningkatkan kehati-hatian, ke depan agar porsi PAD besarannya lebih ditingkatkan melebihi dana transfer. Dana Perimbangan dibuat sedemikian rupa agar kontribusi PAD lebih besar daripada Dana Transfer terhadap APBD. Kini ketergantungan APBD terhadap TKDD adalah 80,1% sedangkan kontribusi PAD hanya 12,87%.

Di akhir paparannya, Dosen Peneliti ini berkesimpulan bahwa, Desentralisasi Fiskal telah berhasil mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan adanya anomali arus dana daerah ke pusat, yaitu berupa simpanan pemerintah daerah di pusat/Bank Indonesia yang cukup signifikan.

Sementara korupsi dan anomali arus dana daerah ke pusat, diduga kuat menjadi variabel pengganggu, sehingga TKDD tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah yang bersih dan tegas melawan korupsi adalah syarat keharusan untuk meningkatkan efektifitas Dana Transfer di waktu yang akan datang.

Prof Mudrajat Kuncoro, Ph/D-Rektor Universitas Trilogi
Foto: Prof Mudrajat Kuncoro, Ph.D-Rektor Universitas Trilogi memberi paparan di awal acara

Di awal acara yang dipandu moderator Dr. M. Rizal Taufikurahman (dosen Universitas Trilogi) itu, menampilkan nara sumber Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D, Rektor Universitas Trilogi, yang memaparkan secara makro tentang adanya ‘Unbalanced Growth in Indonesia.’ Pembicara lainnya adalah, Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec (mantan Ketua KPPU); Ir. H. Erman Soeparno, MBA., M.Si (mantan Menteri Tenaga Kerja).

Seminar dihadiri beberapa mantan pejabat negara antara lain: Subiyakto Tjakrawerdaya, Menteri Koperasi Indonesia pada tahun 1993 hingga tahun 1998 pada Kabinet Pembangunan VI dan Kabinet Pembangunan VII. Prof. Dr. Haryono Soeyono, manta Ketua BKKBN, Prof. Laode Kamaluddin (mantan anggota DPR/MPR RI), Dr. Kabul, dan lain-lain.

BACA:  Lapangan Golf dan Hotel Labersa, Investasi Putra Batak Kebanggaan Riau

Ada sekitar 400-an lebih peserta yang mengikuti acara, yang terdiri dari: para mahasiswa Universitas Trilogi, dari Universitas Indonesia, dan mahasiswa dan para dosen dari Universitas swasta di wilayah LL Dikti III Jakarta. Rencananya, Seminar ini akan digelar berseri sekali sebulan, dengan memilih topik-topik ekonomi yang up to date. DANS

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *