Dr. Bongsu Saragih Ungkapkan Kesiapan Tim Yayasan PRABED Membantu Pengembangan SDM Indonesia

Foto: Dr. Bongsu Saragih, SE., MM, Ketua Yayasan PRABED dalam sebuah acara Pesta Bona Taon

JAKARTA, BatakIndonesia.com

Dr. Bongsu Saragih, SE., MM, Ketua Yayasan Pranata Amar Bina Desa (PRABED), ungkapkan kesiapan Tim layanannya dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dan Penelitian, di acara Soft Launching hari Kamis, 25 Juni 2020 di Resto Holong, Jatiranggon, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Dr. Bongsu Saragih, SE., MM yang juga sebagai Pendiri Yayasan mengatakan, Yayasan PRABED telah menetapkan layanannya dalam bidang: Penyuluhan; Pembinaan; Pendidikan dan Pelatihan SDM; Penelitian dan Pengembangan; Sosial dan Kemanusiaan; dan Budaya Kerja. Sedangkan tiap bidang, masih terbagi dalam beberapa sub layanan lainnya, seputar ruang lingkup bidang induknya.

Bongsu Saragih yang sehari-hari adalah dosen tetap Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) menjelaskan bahwa Yayasan PRABED hadir dalam rangka turut membantu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, yang nantinya akan lebih menyasar kepada para perangkat desa.

“Yayasan PRABED hadir dalam rangka mendukung peningkatan potensi SDM Indonesia melalui penyuluhan, pembinaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, antara lain terhadap perangkat desa, maupun swasta lainnya. Selain itu, membantu penelitian dan pengembangan, yang akan dapat dijadikan sebagai model profil desa, wilayah, maupun peringkat statistik sebagai sebuah tolok ukur unsur pemerintahan desa,” ujar Bongsu ditengah gelar acara launching, Kamis (25/06/2020).

Sementara itu, dalam mendukung berbagai kegiatan PRABED, Bongsu mengungkapkan, bahwa pihaknya telah memiliki beberapa Instruktur Pelatihan yang sudah tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Tentu, dalam mendukung berjalannya kegiatan PRABED, kami telah menyiapkan beberapa tenaga Instruktur yang telah memegang Sertifikasi Profesi dari BNSP. Selain itu, beberapa tenaga peneliti dan pengembangan, kita juga sudah punya list,” ungkapnya dengan yakin.

BACA:  Musda FBBI Sumsel Banyak Diliput Media

Sedangkan secara organisasi, pihaknya akan menyiapkan tim pelaksana teknis, yang dapat merespons kebutuhan bidang kerjasama instansi, maupun penanganan secara wilayah.

Foto: Para pengurus dan anggota Yayasan PRABED pada acara soft launching
Foto: Para pengurus dan anggota Yayasan PRABED pada acara soft launching

“Kami juga akan segera menyiapkan tim-tim pelaksana teknis, sesuai dengan kebutuhan bidang kerjasama dengan instansi terkait, maupun kebutuhan secara wilayah pelaksanaannya. Tentu, secara struktur organisasipun nantinya akan kita kembangkan, merespons kebutuhan yang ada,” pungkasnya.

Bahkan menurutnya, dalam beberapa waktu lalu sebelum merebaknya Covid-19, pihaknya telah merintis kerjasama dengan beberapa instansi Pemerintah.

“Kita telah merintis kerjasama dengan beberapa instansi Pemerintah, antara lain, Kemendagri, Kemendikbud, Kemenkominfo, dan Kemennaker, yang berkaitan dengan bidang layanan kami,” tandasnya.

Lebih lanjut, Dosen yang dipercaya pimpinan UNKRIS untuk menangani beberapa kerjasama BUMN dalam bidang pengabdian dan pemberdayaan masyarakat ini mengatakan, dalam jangka panjang, Yayasan PRABED akan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia.

“Ya, dalam program jangka panjang kita nantinya, akan menjalin kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Terutama dalam bidang penelitian dan pengembangan,” bebernya.

Diketahui, Yayasan PRABED didirikan pada bulan Maret lalu, dan tercatat secara resmi dalam Akte Pendirian Yayasan dengan Akte No.11 tertanggal 03 Maret 2020, oleh Notaris Poltak Pardomuan, SH. Sedangkan Yayasan ini menyatakan domisilinya di kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Camat Jatisampurna, Wahyudin, SH., MSi.

Bahkan Yayasan PRABED telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM R.I dengan SK Nomor AHU-0004249.AH.01.04 Tahun 2020, tertanggal 04 Maret 2020, yang ditandatangani Dirjen Administrasi Hukum Umum, Cahyo RahadianMuzhar, SH., LLM, atas nama Menteri Hukum dan HAM.

BACA:  Ini Danau Toba, Kenapa Rupanya?

Hadir pada acara soft launching, para Pendiri Yayasan yakni: Dr. Bongsu Saragih, SE., MM, Ketua Yayasan; Demak Bonar Simanjuntak, SE, Sekretaris; Maydhin R.H Sitanggang, SE., MM, Bendahara; Dr. Ir. Djoko Setyo Widodo, MM., MSi, Ketua Pembina; Dr. Eddy Sanusi Silitonga, SE., MM, Anggota Pembina dan Djalan Sihombing sebagai Pengawas. Acara juga dihadiri beberapa relasi serta undangan lainnya, dengan tetap menjalankan aturan protokol kesehatan dan social distancing.

Foto: Yayasan PRABED dalam sebuah rapat persiapan kegiatan
Foto: Yayasan PRABED dalam sebuah rapat persiapan kegiatan

Terpisah, Menteri Dalam Negeri, Dr. Tito Karnavian menyatakan pengelolaan dana desa perlu dibarengi dengan pendampingan sekaligus pembinaan agar lebih optimal. Salah satu yang perlu dilakukan untuk mengawal optimalisasi dana desa yakni lewat peningkatan pengelolaan dana desa berbasis IT.

Hal itu disampaikan Tito saat menerima audiensi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar di ruang kerjanya, Gedung A Kemendagri, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

“Kami menyimpulkan perlu dilakukan pembinaan dan pendamping dana desa  terutama peningkatan pengelolaan dana desa berbasis IT,” katanya, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Dia melanjutkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu melaporkan kepada Kemendagri, khususnya terkait desa yang tingkat serapan anggarannya rendah.

“Nantinya bagi desa yang serapannya rendah maka Kemendes akan melapor ke Kemendagri, agar dilakukan pembinaan,” ujarnya.

Tito menuturkan program Dana Desa memiliki peran besar dalam Program Prioritas Nasional Presiden Jokowi. Sayangnya pemanfaatan program dana desa ini masih kurang optimal.

“Kita tahu, masih banyak permasalahan dana desa yang memerlukan sinergi antara kementerian maupun lembaga, dan ini adalah salah satu bentuk kerjasama antar Kemendagri dan Kemendes PDTT untuk optimalisasi dana desa,” kata Mendagri.

BACA:  RSUD Sekayu Raih Akreditasi Tingkat Paripurna

Dalam pertemuan tersebut Mendagri didampingi Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. Nata Irawan, SH., M.Si. Sementara Mendes PDTT hadir bersama Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid dan Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Perdesaan, Harlina Sulistyorini. DANS

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *