FBBI dan ormas-ormas Batak Lainnya Serukan Penyelesaikan Konflik di KDT dengan Win-Win Solution

JAKARTA, BatakIndonesia.com — Ketua Umum (Ketum) Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI), Dr. Ronsen Pasaribu, SH, MM, mengatakan bahwa FBBI dan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Batak lainnya menyerukan agar Badan Pengelola Otorita Kawasan Pariwisata Danau Toba (BPOKPDT) dan pemerintah setempat dapat menyelesaikan konflik masalah tanah adat milik masyarakat dengan win-win solution. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta pada Minggu (13/10/2019).

Ormas-ormas Batak yang menyatakan seruan tersebut antara lain: FBBI, Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), Forum Peduli Bona Pasogit (FPBP), BATAK CENTER, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), dan Naposo Batak Jabodetabek (NABAJA).

Ketujuh ormas Batak tersebut berseru untuk menyikapi perkembangan pembangunan pariwisata di Kawasan Danau Toba (KDT) yang dikoordinatori BPOKPDT. Namun demikian dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi konflik dan permasalahan dengan masyarakat pemilik Tanah Milik Adat di Sigapiton, Sibisa, dan Motung, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa).

“Untuk itu, sebagai bentuk kepedulian ormas-ormas Batak terhadap kemajuan pembangunan di KDT, kami mendukung Program Presiden Joko Widodo dalam membangun pariwisata sebagai sektor program strategis unggulan, sebagai cara terbaik mempercepat pembangunan pariwisata di Kawasan Danau Toba,” ujar Ketum FBBI ini.

“Karena itu, kami berharap supaya permasalahan yang ada ini diselesaikan dengan prinsip win-win solution. Selesaikan dengan cara tersebut agar bermanfaat dan dapat dinikmati bersama-sama. Solusi itu adalah basis yang kuat dalam pembangunan jangka panjang,” tandasnya.

“Kami yakin dan percaya, dengan ikhtiar yang tulus dari semua pihak, niscaya penyelesaiannya akan tercapai,” tutup Ronsen.

Sebagaimana pernyataan pers (press release) yang dikeluarkan ketujuh ormas Batak tersebut, isinya demikian:

Pertama, Persoalan konflik tanah adat di Sigapiton, Sibisa, dan Motung, sejauh ini belum diselesaikan dengan baik dan benar oleh pihak pemerintah bersama masyarakat adat setempat. Lahan tanah seluas 386,5 Ha di lokasi yang saat ini difokuskan pembangunan resor, hotel, dan lain-lain untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata di KDT belum dapat dikatakan “clean and clear” untuk diterbitkan atas haknya bagi pengelola BPOKPDT ke depan. Tuntaskan terlebih dahulu kepastian hak masyarakat adat atas tanahnya, yang berdasarkan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan masyarakat adat, sehingga keberadaan wisata di Kawasan Danau Toba dapat menjadi pembangunan yang memberikan kesejahteraan, kegembiraan, kepastian serta keberlanjutan semua pihak termasuk masyarakat adatnya.

Kedua, kami, ormas-ormas Batak dan masyarakat Batak, tidak anti pembangunan dan anti pemerintah. Kami masyarakat adat Batak mengapresiasi kepada Presiden Jokowi yang menjadikan Kawasan Danau Toba sebagai salah satu dari sepuluh destinasi utama bagi pembangunan pariwisata Indonesia, sebagai salah satu strategi pmebangunan berkelanjutan di KDT. Namun demikian, dalam rangka pembangunan pariwisata tersebut pemerintah hendaknya melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama bukan sekadar jadi obyek dalam pembangunan. Karena itu, kami berharap pembangunan tersebut harus sesuai prosedur peraturan perundang-undangan dan budaya adat Batak serta tidak merugikan masyarakat adat tersebut dalam pelaksanaannya.

Ketiga, pembangunan pariwisata di KDT seharusnya dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat adat Batak di mana mereka menghuni dan menduduki tanah adat mereka. Hargailah masyarakat adat Batak dalam adat dan kebudayaan yang turun-temurun mereka pegang teguh, hingga diteruskan kepada generasi Batak berikutnya. Bagi masyarakat Batak, tanah adat mereka adalah tanah leluhur yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka, untuk dipelihara dan diwariskan kepada anak-cucu, serta dapat dinikmati anugerah-Nya bagi seluruh umat manusia.

Keempat, BPOKPDT dan pemerintah sebaiknya duduk bersama dengan masyarakat sekitarnya agar dicari solusi terbaik (win-win solution) agar pembangunan KDT menjadi destinasi wisata berjalan dengan baik dan benar. Kami berharap supaya permasalahan yang ada diselesaikan dengan prinsip win-win solution, agar bermanfaat dan dinikmati bersama.sama. Solusi seperti itu berbasis kuat dalam pembangunan jangka panjang ke depan.

Sebelumnya pada Rabu (18/9/2019) lalu di Jakarta, ormas-ormas tersebut juga sudah menyampaikan deklarasinya kepada publik menyoal konflik dan kasus yang terjadi di KDT. Semoga semua pihak dapat menyelesaikan berbagai konflik di KDT tersebut dengan damai dan tidak ada lagi korban atau pihak yang dirugikan.

Pewarta: Boy Tonggor Siahaan

BACA:  FBBI Sikapi Maraknya Dampak Virus Corona di Indonesia

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *