Janji Pilkada Yang Selalu Pro Petani

Janji Pilkada Yang Selalu Pro Petani

Oleh: Drs Tumpal Siagian (*)

OPINI

Setiap menjelang Pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) petani dan keluarganya menjadi komoditas yang seksi. Pelaku politik tahu betul sektor pertanian yang digeluti 33,4 juta rumah tangga petani atau sekitar 133 juta jiwa merupakan lumbung suara yang bisa menyediakan tiket bagi siapa pun untuk menjadi kepala daerah.

Siapa berhasil memikat petani dipastikan meraih banyak suara elektoral. Itu sebabnya dalam menyambut Pilkada Serentak 9 Desember 2020 yang akan digelar di 270 daerah, sejarah akan berulang (l’histoire se repete) mengangkat tema lama: perbaikan nasib petani dan pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) sebagai isu utama.  Posisi mereka sangat penting di bilik suara, tetapi begitu Pilkada selesai, mereka biasanya ditinggalkan/ dipinggirkan.

Meski pandemi Covid-19 membawa dampak yang luar biasa, kondisi ekonomi terpuruk, pengangguran meningkat, resesi didepan mata, antusiasme peserta Pilkada tak surut dengan isu sentralnya perbaikan nasib petani. Meskipun gregetnya berbeda dengan saat Pilkada sebelumnya, munculnya kreativitas dalam berkampanye, merupakan keniscayaan, bagaimana isu dikelola agar sesuai dengan kebutuhan mayarakat setempat.

Kepiawaian dalam berkata-kata, sentuhan retorika dipadukan dalam desain kampanye menarik (pola panggung atau virtual) melambangkan kepedulian terhadap petani dan lebih bereksplorasi dengan tema lama yang sudah teruji: bagaimana memuliakan petani. Desain kampanye inilah yang mampu menebarkan harapan dan impian hari esok yang lebih baik. Tidak pernah diperhitungkan mereka berapa banyak orang yang disengsarakan akibat program-program kampanye yang berorientasi pada raihan suara elektoral ini.

Persaingan dan Kontestasi

Di tengah wabah pandemi Covid-29, memaksa peserta Pilkada lebih banyak berkampanye di dunia maya. Diprediksi  akan banyak khabar bohong, hoaks, disinformasi dan ujaran kebencian beredar, karena peserta Pilkada nyatanya masih  menggemari konsep peninggalan kolonial “de vide et impera” berupa adu domba virtual lewat media sosial untuk memuluskan tujuan politik dan meraih dukungan elektoral masyarakat. Sekarang ini bermunculan jenis pekerjaan baru yang disebut “buzzer”, jenis pekerjaan yang secara moral mungkin setara dengan agen agitasi/ provokasi, yang merupakan produk zaman pasca-kebenaran (post-truth) yaitu metode pembenaran bahwa yang buruk itu bisa dimaklumi.  Buzzer menjadi mesin penyebar bias informasi berbahan teori konspirasi untuk memanasi situasi. Bias informasi di kekinian zaman menjadi hal yang wajar.  Ini sangat berbahaya!

Karena itu, langkah pengawasan diperlukan. Baik oleh KPU, Bawaslu, dan Kemenkominfo. Sebab, siapa pun merasakan bahwa Pilkada yang sembarangan tanpa pengawasan akan berpeluang menghasilkan pemimpin buruk dan menjadi mimpi buruk bagi perjalanan bangsa kedepan.

Sejatinya, Pilkada merupakan ruang bersama bagi warga menentukan siapa yang layak dan cakap menjadi pemimpin guna menjalankan pemerintahan daerah.  Panggung kampanye disediakan agar para pihak berkontestasi pada media yang tersedia dalam melakoni kompetisi politik yang sehat.

Persaingan dan kontestasi gagasan itu perlu.  Tapi seringkali pemanfaatan sarana kampanye menjadi medium untuk membantai kandidat lain dengan menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Di sisi lain Pilkada jangan sampai menjadi ajang penularan yang membuat negeri ini semakin berat menghadapi pandemi Covid-19.

BACA:  Kegaduhan Soal PPDB dan POP Membuat Ketua Pengawas Nasional BMPS Angkat Bicara

Dinamika politik dan demokrasi itu penting, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan sampai karena bernafsu mendulang suara, tapi tidak peduli akan kesehatan warganya. Sehingga membawa aroma tak sedap bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Tantangan dan Akselerasi Ekonomi

Membangun irigasi, penyebarluasan bibit unggul, dan penerapan teknologi pertanian guna mendongkrak kapasitas produksi tentulah penting. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memilih pemimpin pro petani.  Kepemimpinan sangat penting untuk menata kelembagaan ke arah yang tepat dan mengimplementasikan  menghadapi perubahan zaman. Belajar dari sejarah Nusantara pada periode Sriwijaya dan Majapahit, memiliki lahan sangat luas untuk memberikan jaminan ketersediaan pangan dalam jangka panjang.

Tantangan ekonomi-sosial kedepan adalah membangun dasar pertanian yang kuat. Ketidakseimbangan produksi dan permintaan membuat harga hasil pertanian fluktuatif. Belajar dari pengalaman, jika hanya mengandalkan impor komoditas produk-produk pertanian membuat negara terperangkap menjadi negara berpenghasilan menengah. Padahal, peningkatan sumber daya manusia berkualitaslah yang melahirkan inovasi serta Iptek menjadi kunci kemakmuran. Hal itu  membutuhkan pemimpin yang berani berpikir terbuka terhadap perubahan.

Mengingat perubahan global yang terus terjadi, tak ada keraguan lagi bahwa kita membutuhkan pemberdayaan petani di masa depan, yang memberikan peluang nyata sekaligus menginspirasi generasi milenial berkiprah di bidang pertanian.  Mengacu pada data Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah petani Indonesia sekarang ini 33, 4 juta orang, terdiri dari petani muda sering disebut petani milenial berusia 20-39 tahun hanya 2,7 juta orang atau 8 persen. Sisanya 90 persen adalah petani tua sering disebut petani kolonial sudah mendekati umur kurang produktif.

Saat ini keadaan pertanian Indonesia mengalami penurunan dari segi pelaku petaninya. Jika terus dibiarkan begitu, maka 10 tahun kedepan Indonesia akan mengalami disrupsi yakni krisis petani, karena petani-petani tua tidak mengalami regenerasi.

Disrupsi global akan muncul lagi dan kemungkinan datang kian kerap sehingga memerlukan kemampuan merespons perubahan. Meningkatnya jumlah orang miskin dan pengangguran terbuka serta memburuknya indeks pembangunan manusia dan daya saing bisnis. Tantangan bersama adalah mengubah disrupsi jadi peluang.

Namun sejumlah kegamangan menggelayut. Regulasi pemerintah kerap setengah hati. Lokomotif pembangunan pertanian ada pada kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri kurang responsif. Produk-produk pertanian perlu digenjot sehingga jumlahnya cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan harga yang layak, bahkan bila memungkinkan untuk diekspor.

Ide memuliakan petani adalah ide yang baik dan sudah digaungkan sejak dari Orde Lama, melintasi Orde Baru, hingga Orde Reformasi, hingga sekarang oleh Presiden Jokowi. Tetapi sering tidak diimplementasikan secara konsisten. Pertanian dan petani itu selalu penting, selalu ada, dan tidak pernah hilang dari bumi Indonesia. Ketahanan dan daya lenting petani khususnya terkait pangan sudah teruji sejak pandemic Covid-19 melanda negeri ini.

Di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi minus, pertanian di Indonesia justru kian tumbuh. Ekspor komoditas pertanian sayuran seperti sawi dan kubis dan buah menjadi salah satu tumpuan untuk menggerakkan perekonomian. Inilah yang kita sebut akselerasi pertanian; dimana konsumsi nasional kita mampu meningkatkan ketahanan pangan sekaligus punya nilai ekspor dan diminati oleh masyarakat dunia.

BACA:  Ketum FBBI Ronsen Pasaribu Jadi Saksi Ahli dalam Kasus Sengketa Tanah

Tidak dapat  dipungkiri perekonomian Indonesia terkontraksi, tumbuh minus 5, 22 persen pada triwulan II-2020, sektor pertanian justru tumbuh positif 2,19 persen dibandingkan dengan triwulan II-2019. Sumbangan sektor pertanian mencapai 15,46 persen terhadap perekonomian nasional.

Tahun 2019, ekspor sayur dan buah Indonesia mencapai Rp 6 triliun lebih. Pisang dan kopi ke Malaysia dan kubis ke Taiwan. Ekonomi pertanian Indonesia tumbuh tidak terlepas dari peluang yang dimanfaatkan pengusaha pertanian milenial yang bergerak dibidang produksi on farm seperti sayuran segar, buah-buahan, susu, telor, kacang-kacangan yang merupakan penyedia vitamin dan protein untuk meningkatkan daya tahan tubuh.  Kondisi ini menunjukkan, sektor pertanian menjadi bisnis yang menjanjikan dan bisa menghidupi rakyat. Untuk itu, kompetensi moral dari pemimpin sebarusnya menjadi perhatian bersama untuk memunculkan pemimpin yang pro petani.

Pemimpin yang Pro Petani

Mencari seorang kepala daerah yang bisa disebut pro petani, apabila mau melakukan empat hal berikut.

Pertama, kandidat kepala daerah harus mendorong berkembangnya industri berbasiskan pertanian. Pertanian harus dijadikan basis ekonomi dan batu pijak pengembangan industri. Disamping memenuhi pangan, areal pertanian juga mendukung ekosistem  lingkungan hidup.

Dengan begitu, tema kampanye Pilkada serentak 2020 menjadi mosaik yang indah dan memesona.  Nusantara mempuyai darat dan lautan.  Ikan dan terumbu karang menjadi sumber kehidupan di lautan, sementara rimba raya menjadi nafas kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang saling ketergantungan.

Namun ketamakan manusia merusak segalanya. Pembabatan hutan membawa petaka: longsor, bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah haruslah dijadikan pelajaran.

Tidaklah dapat dipungkiri Presiden Joko Widodo juga terpilih karenam konsep yang ditawarkan pro petani.  Kekuatan utama Jokowi terletak pada sosok pemimpin yang tidak hanya berkata dan berkata, tetapi ia wujudkan kata-katanya dalam, “action”, dalam perbuatan dan tindakan nyata. Sebuah perbuatan yang harus dinampakkan dalam eksekusi.

Secara khusus ia menawarkan konsep Nawacita  dengan meletakkan sektor pertanian sebagai basis ekonomi. Ia yakin pertanian mampu menjadi pengganda tenaga kerja karena menciptakan keterkaitan ke depan dan kebelakang (forward linkage dan backward linkage) yang amat tinggi dengan sektor lain lewat penciptaan nilai tambah (added value) untuk meningkatkan pendapatan. Kepercayaan kepada pemimpin hanya dapat diperoleh jika integritas hadir dan dipraktikkan. Kalau tidak, akumulasi ketidakpercayaan (distrust) lambat laun mengikis efektivitas semua kebijakan, memantik kegamangan dan ketakjelasan.

Kedua, pemimpin harus bisa membaca dan mengolah data bukan hanya ahli dalam strategi politik dan pembangunan fisik Kini, kita dalam revolusi industri 4.0 yang menjadikan data sebagai basis utama dan digital sebagai sarana.  Maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, hotel atau rumah makan belakangan ini, karena sebagian lahan masyarakat sudah dijual kepada pihak luar.

BACA:  Serial Kearifan Batak (3): Sisolisoli

Hal ini menunjukkan pemimpin yang tidak bisa membaca dan mengolah data, berapa lahan pertanian yang benar-benar produktif. Pemimpin harus bisa menunjukkan data ke publik, lalu dipaparkan ke publik solusi pemecahan yang akan ditempuh bila terpilih kelak. Karena warga pemilih bukan dewa seperti Batara Wisnu yang” weruh sak durunge winarah” (sudah tahu apa yang akan terjadi sebelum diberi tahu). Pertanian lantas meneruskan salah satu mimpinya “swasembada pangan” seperti yang pernah diraih pada zaman Orde Baru.

Ketiga, menjaga daya lenting hidup petani dengan pergeseran pola pikir. Ketika berharap produksi pangan meningkat, pemerintah seharusnya memperhatikan kesejahteraan petani.  Apa yang terjadi saat ini masih jauh dari harapan.

Pandemi ini membuktikan seberapa besar ketergantungan kita ke petani sehingga keluarga kita aman dari amukan wabah ini. Terjadi paradoks ketika pandemi Covid-19 menerpa menuntut ketahanan pangan, masalah klasik ketidakseimbangan permintaan dan penawaran muncul lagi, kesejahteraan petani terancam. Secara faktual, hal itu mengisyaratkan bahwa sektor pertanian belum jadi prioritas utama. Padahal, tuntutan petani sangat sederhana yaitu pastikan harga jual layak. Harga layak adalah yang hakiki bagi petani.

Keempat, pengakuan terhadap petani tak cukup hanya berhenti dalam pengakuan dan pengetahuan, tetapi perlu cara memuliakan petani yang terancam kehilangan hak atas tanah (guremisasi). Reforma Agraria tidak cukup jadi jawaban atas permasalahan ini. Keadilan pemilikan tanah menjadi terkaburkan, tatkala penguasaan lahan adat dan hutan menjadi hak guna usaha (HGU) 75 tahun.

Keempat faktor diatas harus hadir dalam keseimbangan dinamis. Dua puluh lima (25) tahun kedepan kita memiliki Mimpi Indonesia (Indonesia dream). Tanpa harus merinci kemajuan dalam berbagai lapangan kehidupan selama pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia menjelang 100 tahun kemerdekaan pada 2045, diyakini menjadi negara ekonomi terbesar keempat atau kelima dunia.

Itulah proyeksi institusi kredibel semacam Forum Ekonomi Dunia yaitu  Pricewaterhouse Cooper (PwC), atas dasar kalkulasi dan analisis yang cermat yang patut disyukuri. Generasi milenial pada hari ini bakal menjadi saksi hidup apakah harapan itu terwujud apa tidak pada Indonesia Emas 2045. (Jakarta, 8 Oktober 2020).

*  Penulis adalah alumni FEB UKI/ Dosen Honorer FEB UKI (Penulis buku “Keceriaan Masa Pensiun”)

Editor: Danny S

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *