Keterpaduan Dalam Pemulihan Ekonomi

Oleh: Drs Tumpal Siagian (*)

OPINI

Badai pandemi Covid-19 sungguh luar biasa. Terbukti sudah  meluluh-lantakkan dan memporak-porandakan perekonomian dunia. Warga duniapun terkesima.

Dunia dilanda ketidakteraturan,  ketidakpastian,  menimbulkan goncangan besar dan disruptif global yang bersifat akumulatif. Sejak kemunculan pertama di Wuhan, China, Desember 2019,  dalam waktu kurang dari enam bulan menyebar ke lebih dari 200 negara. Rantai produksi terganggu. Dari gangguan supplai/ produksi kini  menjalar ke sisi permintaan dimana konsumsi turun signifikan, investasi merosot drastis dan perdagangan dunia (ekspor dan impor) sangat lesu.

Turunnya aktivitas perekonomian,  terbatasnya ruang gerak penduduk serta terbatasnya mobilitas barang dan jasa, akhirnya memukul pendapatan perusahaan/bisnis dan masyarakat. Pemutusan hubungan kerja terjadi dimana-mana, ledakan pengangguran di berbagai belahan dunia menunjukkan perburukan kondisi ekonomi sehingga membuat setiap negara menempuh berbagai kebijakan mulai dari penurunan suku bunga acuan secara agresif,  penyiapan anggaran perlindungan sosial, kesehatan hingga pemulihan ekonomi. Dalam mewaspadai goncangan besar, sangat wajar stimulus fiskal dan moneter, terutama negara-negara maju mengguyur perekonomiannya dengan bilangan fantastis dan mencengangkan karena sulitnya memprediksi seberapa buruknya pandemi Covid-19 menggerogoti perekonomian secara global.

Bentuk pemulihan ekonomi dunia beraneka ragam. Ada begitu banyak pola pemulihan ekonomi termasuk pendekatan Kurva V-Shaped (pulih cepat), U (berjalan lambat), L (lebih lambat) dan W- Shaped (pulih kemudian jatuh lagi dalam resesi). Banyak kalangan memperkirakan pemulihan ekonomi dunia mengikuti kurva U: berjalan lambat dan kemungkinan tidak selesai tahun ini. Karena itu, kita harus siap dengan kondisi terburuk, harus memiliki nafas panjang dan daya tahan lama, seperti penyelam mutiara di samudera luas.

Indonesia sangat menyadari betul bahwa pandemi yang berlangsung lama  akan merusak perekonomian Nasional. Dunia usaha akan terdampak dan berujung pada kolapsnya sektor perbankan karena nasabah tidak mampu membayar kewajibannya, baik bunga maupun pokoknya.

Satu hal yang sangat penting dan tak boleh abai terhadap perekonomian rakyat yang sekarang lagi lesu, harus segera dapat suntikan stimulus dari Pemerintah. Kebijakan ekonomi harus diarahkan lebih pro- dunia usaha mikro dan UMKM serta mendorong sektor-sektor padat karya. Pada intinya, pemerintah harus habis-habisan menggunakan senjata dan amunisinya untuk memerangi pandemi ini.

BACA:  DPP FBBI Dengan Spirit Baru di Kantor Baru, Gedung Apartemen Menteng Square

Revisi Perpres No. 54 Tahun 2020

Tidak dapat dipungkiri, penerapan PSBB sekitar dua bulan terakhir dan dilanjutkan PSBB Transisi sampai akhir Juni 2020 ini berdampak luas pada terhambatnya hampir seluruh kegiatan masyarakat. Penanganan kesehatan harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan agar ekonomi dapat berjalan. Agar sejalan dengan pemulihan ekonomi, konsumsi supaya dirangsang melalui penciptaan lapangan kerja yang berhubungan dengan kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Pemberian perhatian utamanya kepada sektor formal, usaha mikro dan UMKM yang dirumahkan atau diberhentikan. Bagi mereka kebutuhan saat ini adalah cukup pangan dan memiliki pekerjaan. Jika mereka bekerja, pendapatan akan dibelanjakan dan hasilnya akan ikut membantu terus berputarnya roda ekonomi yang tengah melambat. Mereka memerlukan modal kerja untuk meraih peluang itu. Selain itu, pembangunan rumah murah dan sederhana akan membantu pekerja dan buruh yang masih tinggal berjubel di rumah kontrak ataupun dipemukiman kumuh (slum areal) yang tidak memenuhi standard kesehatan.

Pemburukan ekonomi, kontraksi pertumbuhan, lonjakan angka pengangguran dan kemiskinan, serta membengkaknya utang, Pemerintah pada tanggal 3 Juni 2020 pekan lalu menempuh langkah antisipatif dan adaptif melalui Revisi Perpres 54/2020. Pada Perpres No.54 Tahun 2020 defisit ditetapkan Rp 852, 9 triliun, lalu pada Revisi Perpres 54/2020 diperlebar menjadi Rp.1.039,2 triliun. APBN Perubahan 2020 dengan Proyeksi Pendapatan Negara Rp 1.699,1 triliun dan Belanja Negara Rp 2.738,4 triliun, dimana dalam program pemulihan ekonomi nasional dibutuhkan sekitar Rp 677,2 triliun.

Pemerintah telah melakukan 6 (enam) sasaran prioritas untuk menopang perekonomian dan masyarakat yaitu: 1) Sektor kesehatan sebesar Rp 87, 55 triliun, 2) Perlindungan sosial Rp 203, 9 triliun. 3) Dukungan kepada UMKM Rp 123, 46 triliun. 4) Insentif dunia usaha Rp 120, 61 triliun. 5) Dukungan pembiayaan korporasi termasuk PMN untuk BUMN Rp 44, 57 triliun. 6) Dukungan sektoral Kementerian/Lembaga Rp 97, 11 triliun.

BACA:  Indorayon (Kini TPL) Lakukan Genosida Terhadap Orang Batak

Perubahan yang terjadi terlihat dari melebarnya defisit fiskal ke level 6, 34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pelebaran defisit ini berkonsekwensi logis pada peningkatan utang. Utang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri serta penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) konvensional dan nonkonvensional.

Presiden Jokowi kembali menggugah pelaku usaha untuk berbagi beban berdasarkan prinsip  gotong royong. Memang betul, Pemerintah dan  rakyat dapat lebih bersatu-padu, bergotong royong sedemikian rupa untuk mengatasi keadaan ini, dari kelompok yang kurang mampu dan siapa pun lainnya yang usaha dan kehidupan sehari-harinya terimbas Covid-19 ini.

Presiden minta BI, OJK, Swasta berbagi beban dengan Pemerintah, sebab bersama kita pasti lebih kuat. Presiden  juga berharap KPK dan Jaksa Agung kawal pemulihan ekonomi, karena sudah terjadi perangkat desa memotong BLT Dana Desa di lapangan. Skema pemulihan ekonomi juga cegah PHK massal karena Menaker sudah mencatat 1, 72 juta perkerja PHK terdampak Covid-19. Akibat dampak Corona, pertumbuhan ekonomi pada kwartal I dibawah 3 persen, dan ada kekhawatiran negatif pada triwulan ke-II.

Skema program pemulihan ekonomi agar cepat dieksekusi, karena Bank Dunia pun mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi nol persen pada 2020, bahkan minus 3, 5 persen dalam skenario terburuk. Perekonomian seluruh negara maju dan berkembang melambat dari perkiraan. Pemulihan ekonomi hanya bisa dilakukan secara gradual tanpa mengesampingkan respons terhadap aspek kesehatan. Di tengah kondisi seperti ini kepercayaan international kepada Indonesia perlu dibangun dalam berbagai sektor lainnya, seperti investasi, termasuk pariwisata.

Hampir setiap negara menghadapi badai Covid-19 dengan “learning by doing”, sebab tidak ada seorang pun pemimpin dunia yang bisa dianggap lebih kompeten dibandingkan yang lain dalam konteks ini. Semua saling belajar. Kita pun demikian, mulai dari Presiden hingga kepala daerah juga ” learning by doing”. Sebab, tidak satu pun yang siap dan pernah mengalami krisis seperti sekarang. Fenomena ini terekam di lahirnya istilah-istilah menuju “Normal Baru”, dengan aneka diksi,  Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), PSBB Transisi, Transisi Kenormalan Baru, PSBB Proporsional, menjadi bukti nyata merespons situasi ini.

BACA:  Gedung BritAma Arena-Mahaka Square, Sebagai Pilihan Tempat Acara Pesta Bona Taon PRSB Se-Jabodetabek 2020

Saat ini, Indonesia sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dengan segala dampaknya. Kita bisa berbeda pendapat tentang pilihan-pilihan yang ditempuh yang jelas kita percaya Presiden Jokowi telah membuat kebijakan pemulihan ekonomi dengan hati-hati. Memilih langkah terbaik dari sekian pilihan yang ada untuk menjaga agar harapan tetap memijar.

 Pergerakan pemulihan ekonomi bisa naik turun, bagaikan huruf W atau U dan drastis seperti huruf V, semua itu bergantung pada kerja keras, keterpaduan dan kualitas kebijakan ekonomi yang diambil. Satu hal yang sangat penting adalah koordinasi dan harmonisasi antara pusat, daerah, otoritas moneter, OJK, perbankan, pelaku usaha dan masyarakat, menyatukan kekuatan berjuang bersama dalam keterpaduan yang baik dan benar. Saatnya untuk terus bergotong royong dengan segenap kemampuan yang dimiliki untuk bersama berjuang mengatasi pandemi ini, dan keluar sebagai pemenang. (Jakarta, 08 Juni 2020)

*  Penulis adalah alumni FEB UKI/ Dosen Honorer FEB UKI (Penulis buku “Keceriaan Masa Pensiun”)

Editor: Danny S

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *