Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi Sebut, Perihal Beribadah Dijamin Pemerintah

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi Sebut, Perihal Beribadah Dijamin Pemerintah

Foto: Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi, Oloan Nababan, SE

JAKARTA, BatakIndonesia.Com

Masih terjadinya peristiwa gangguan beribadah umat Kristiani dengan  cara  Live Streaming di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Perum Kota Serang Baru (KSB) desa Wibawa Mulya, kecamatan Cibarusah (sebelumnya diberitakan kecamatan Cikarang Selatan), kabupaten Bekasi, Minggu, 13 September 2020, menambah catatan buruk intoleransi di republik ini.

Dalam peristiwa tersebut, sekitar 50-an orang bertindak sepihak dengan memasang speaker yang suaranya bunyi sekeras-kerasnya persis di depan pintu gereja tersebut. Tak hanya itu, mereka berteriak-teriak dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan suara kencang pula.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi, Oloan Nababan,  SE mengatakan, sangat prihatin hal seperti ini masih terjadi, ditengah tengah bangsa ini menghadapi wabah Covid-19.

“Kita sangat prihatin dan menyayangkan hal seperti ini masih terjadi, ditengah tengah bangsa ini menghadapi wabah Covid-19. Harusnya seluruh elemen masyarakat bersatu padu membasmi wabah ini. Tidak terkecuali bagi seluruh umat manapun, dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing, agar pandemi Covid ini segera berlalu. Bukan malah menggangu orang  yang sedang berdoa,” ungkap Oloan Nababan, via WA, saat awak media batakindonesia.com memintai tanggapannya, Selasa (15/09/2020) di kota Bekasi.

Dikatakan Oloan, bahwa menjalankan ibadah sesungguhnya merupakan hak mendasar bagi semua warga negara dan dijamin Undang-undang.

“Menjalankan ibadah itu kan merupakan hak mendasar bagi semua warga negara Indonesia. Karena hal itu juga dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Maka Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah harus menjamin hal tersebut. Pemerintah harus hadir ditengah tindakan intoleransi dari sekelompok orang,” tandasnya.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Oloan Nababan yang juga warga jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, kota Bekasi (satu Distrik dengan HKBP di wilayah kabupaten Bekasi), berharap agar warga gereja yang mengalami peristiwa, tetap bersabar dan jangan mau terprovokasi.

BACA:  Menyikapi Kematian Karena Wabah

“Harapan kami tentunya, warga gereja yang mengalami peristiwa gangguan, harus tetap menjaga kondusifitas di lingkungan masyarakat setempat, tetap bersabar, dan jangan mau terprovokasi. Dan yang paling utama adalah teguh dalam doa,” himbaunya  seraya berharap semoga hal seperti ini tidak terulang lagi.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi Sebut, Perihal Beribadah Dijamin Pemerintah
Foto: Ibadah Gereja HKBP; Kelompok Intoleran dan Ormas PBB

Sementara itu, Praeses HKBP Distrik XIX Bekasi (wilayah kerja kota dan kabupaten Bekasi), Pdt. Banner Siburian, MTh, saat dihubungi Senin (14/9/20), posisinya sedang berada di Kisaran, Sumatera Utara mengatakan, turut prihatin yang mendalam atas peristiwa tersebut.

“Di negara yang menjungjung tinggi kesatuan dalam kepelbagaian, masih saja gangguan terhadap hidup beribadah terusik, khususnya di Kabupaten Bekasi.  Ini menjadi tugas Pemerintah yang masih belum tuntas. Bahwa penghormatan beribadah masih terus menjadi PR negara. Kita semua, siapapun kita, suku, bahasa, agama, budaya, telah dipersatukan erat oleh Bhinneka Tunggal Ika yang mencengkram kuat-kuat kesatuan dalam kepelbagaian ini,” tambah pendeta HKBP yang diketahui dekat dengan sejumlah tokoh Muslim ini.

Pendeta Banner berharap warga jemaat HKBP Kota Serang Baru Bekasi tetap sabar dan tekun berdoa, dan tidak terpancing arogansi dan anarkis.

“Kita tetap membawa damai di tengah kebencian. Turut simpati atas ibadah dengan damai, bahkan mendoakan mereka yang mengusik hidup peribadahan kita. Tetap membangun persaudaraan dan persahabatan dengan sekeliling di tengah kepelbagaian,  sebagai asset bangsa. Tetaplah menaburkan damai dan cinta kasih, sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, Tuhan kita,” pesannya.

Praeses yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Pendeta Resort di HKBP Maranatha Rawalumbu, kota Bekasi ini memohon kepada Bupati Bekasi, untuk senantiasa proaktif menjaga dan memfasilitasi warganya untuk dapat beribadah. Termasuk kepada Polres Bekasi, kiranya tetap mengayomi setiap warga negara, agar warga aman dan nyaman dalam beribadah.

BACA:  34 Menteri Kabinet Indonesia Maju Harus Bekerja Cepat

“Saya menghimbau saudara-saudaraku yang berbeda, agar di tengah kesulitan Covid-19, kita semua sama-sama menghormati perbedaan dalam beribadah. Sekaligus mendoakan dengan sungguh-sungguh, kiranya bencana Covid-19 ini segera berlalu. Tugas membangun manusia adalah tugas dan kewajiban kita bersama, tanpa kecuali. Tugas yang jauh lebih mulia ketimbang menghambat peribadahan sesama warga negara di Republik Indonesia ini,” pungkasnya.

Merespon peristiwa tersebut, sejumlah anggota Ormas Pemuda Batak Bersatu (PBB) menggelar demo di depan kantor Bupati Bekasi, kompleks perkantoran Pemda Delta Mas Bekasi. Mereka meminta ketegasan Pemda untuk menegakkan aturan, dan secepatnya menuntaskan persoalan intoleransi tersebut.

Bahkan mereka yang berseragam merah itu mengatakan, jika tidak dituntaskan segera, pihaknya akan mendatangi kembali kantor Bupati dalam jumlah massa yang lebih besar. Benar saja, keesokan harinya ormas tersebut datang lagi dalam jumlah massa lebih banyak, dan menuntut penyelesaian.

Merespons peristiwa tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Kang Emil) mengunggah penyelesaian konflik di akun twitternya. Ada 7 (tujuh) poin kesepakatan yang ditandatangani bersama usai rapat gabungan antara HKBP Cibarusah, kelompok penggangu, disaksikan unsur TNI, Polri, unsur Pemda, FKUB, dan Ormas PBB.

Intinya, pihak HKBP akan mengurus perizinan Pondok Doa tersebut menjadi tempat ibadah dalam bentuk gereja, dan menghentikan sementara kegiatan peribadatan. Rapat yang berlangsung di lantai 2 kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat itu dihadiri sekitar 60 orang  .

Ia pun mengajak masyarakat untuk saling menghormati keyakinan dan hak beribadah setiap orang.

“Hasil musyawarah mufakat oleh Muspida Kabupaten Bekasi terkait perselisihan kegiatan keagamaan di Kecamatan Cibarusah, Bekasi. Mari selalu hormati keyakinan dan hak beribadah setiap warga dan selalu gunakan musyawarah jika ada ketidaksepahaman, karena kita sepakat bahwa falsafah negara kita Pancasila,” kata Emil lewat akun Twitter-nya, @ridwankamil, Kamis (17/09/20).

Emil membeberkan butir kesepakatan itu. Salah satunya, kata Emil, bahwa kegiatan ibadah di tempat yang digunakan oleh Gereja HKBP itu, dihentikan hingga pejabat berwenang mengeluarkan izin.

BACA:  Mantan Pengusaha Soy Martua Pardede, Luncurkan Buku Autobiografi

Menurutnya, proses pengurusan perizinan peribadatan HKBP akan diselesaikan dalam waktu 40 hari kerja dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali.

“Kegiatan di tempat ibadah HKBP KSB Desa Wibawa Mulya, Kecamatan Cibarusah untuk dihentikan sampai keluar izin dari pejabat berwenang,” bunyi salah satu butir kesepakatan yang diunggah Emil dalam bentuk foto.

Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Hendra Gunawan turut membenarkan insiden perselisihan kegiatan keagamaan di Perumahan Kota Serang Baru. Insiden itu terjadi pada Minggu (13/9/20).

Menurutnya, insiden itu sudah diselesaikan di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Hendra mengatakan tidak ada aksi anarkis atau tindak kekerasan fisik maupun verbal.

Dia menuturkan bangunan itu awalnya adalah rumah hunian yang diubah fungsinya menjadi tempat ibadah. Legalitas tempat itu untuk digunakan sebagai sarana beribadah belum terpenuhi.

Hendra menyebut sudah ada beberapa pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk bermusyawarah, namun tidak ada titik temu.

“Sementara belum ada titik temu, sudah ada perjanjian untuk tidak ada ibadah dulu di sana, tapi dari teman-teman Nasrani tetap mengadakan ibadah,” pungkasnya. DANS

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *