Ketum FBBI Ronsen Pasaribu Jadi Saksi Ahli dalam Kasus Sengketa Tanah

Ketum FBBI Ronsen Pasaribu Jadi Saksi Ahli dalam Kasus Sengketa Tanah

JAKARTA, BatakIndonesia.com — Ketua Umum Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI), Ronsen Pasaribu, mendapat panggilan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk memberi keterangan ahli dalam persidangan ajudikasi non litigasi lanjutan antara Pemohon Annie Sri Cahayani terhadap Termohon Badan Publik Kementerian ATR/Badan Pertanahan Negara (BPN). Selain dia, ada juga saksi ahli lainnya, yaitu: Dr Aartje Tehupeiory (dosen pasca sarjana bidang hukum pertanahan UKI Jakarta). Acara persidangan berlangsung di euang sidang Kantor Sekretariat KIP Jakarta pada Rabu (11/12/2019).

Keterangan kedua ahli pertanahan tersebut didengarkan pendapatnya dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) KIP Cecep Suryadi beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Arif Adi Kuswardono didampingi Panitera Pengganti (PP) Eni Fajar.

Keterangan ahli pertama, Dr Aartje mengatakan untuk permohonan informasi warkah pemohon seharusnya disediakan termohon. Menurutnya jika, sampai terjadi kehilangan warkah maka prinsip kehati-hatian yang harus dilaksanakan termohon tidak dilaksanakan secara baik.

Untuk itu, ahli mengatakan seharusnya dilakukan pengukuran ulang terhadap sebidang tanah pemohon agar warkahnya dapat diadakan jika nantinya warkah ditemukan maka salah satu warkah dimusnahkan.

Namun kata pemohon tidak pernah dilayani BPN untuk ukur ulang karena gugatan perdata sudah dimenangkan pemegang warkah lainnya, ahli usulkan teliti secara administrasi banding ke PTUN atas putusan perdata.

Ketum FBBI Ronsen Pasaribu Jadi Saksi Ahli dalam Kasus Sengketa Tanah
Dr Aartje Tehupelory dalam sidang KIP Jakarta. (Foto: KIP)

Sementara ahli kedua, Dr Ronsen (mantan penasehat Menteri ATR/BPN) mengatakan informasi tentang warkah dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Menurutnya jika arsip warkah dinyatakan hilang harus ada laporan polisi, jika tidak ditemukan maka lembaga penyimpan harus bertanggungjawab.

Ronsen sependapat dengan ahli pertama, agar dilakukan pemulihan warkah melalui ukur ulang. Untuk akte jual beli tanah dapat ditelusuri lewat notaris, juga menyusun kembali melalui kepala kantor pertanahan BPN Tangerang Selatan sebagai lokasi kejadian.

Namun jika terjadi warkah duplikasi maka harus dilaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak. Jika keduanya bersikeras maka para pihak itu tidak bisa menggunakan haknya atas tanah yang disengketakan, maka harus ada win-win solution.

Kasus Sengketa Tanah

Apa sebenarnya kasus sengketa tanah ini? Pemohon Annie Sri Cahayani adalah pemilik hak atas tanah seluas 3.000 m2 (Hak Milik) di mana tanahnya ditimpa HGB (Hak Guna Bangunan) dari sebuah PT (perusahaan).

HGB dibuat secara palsu dan petugas BPN digugat pidana hanya karena kadaluarsa tidak.dapat disidang.

HM (Hak Milik) tanah atas nama suami Annie ini digugat perdata dan PT menang. Bahkan akte jual beli tersebut dinyatakan cacat dan harus dibatalkan dengan sertifikat HM.

Asal sertifikat pembelian dari seorang bernama Lumbantobing yang diterbitkan dari tanah adat giri C no. 1848.

Untuk.memperjuangkan haknya, Kantor Pertanahan tidak kunjung memberikan sertifikat. Data informasi tentang dokumen HM baik Lumbantobing maupun HM keluarrga Annie.

Keterangan ahli mengatakan Hak Milik adalah hak turun-temurun yang dimiliki seseorang WNI yang terkuat dan terpenuh, dengan mempertimbangkan fungsi sosial.

Terkuat membedakan dengan hak lainnya seperti HGB, HP, HM Sarusun. Terpenuh, hak untuk.menggunakan tanah, di bawah tanah dan di atas tanah sebagai hak WNI, kebangsaan seseorang.

Kepala Kantor Pertanahan wajib menyerahkan asli atas perintah Hakim. Kepala atau kuasanya.

Yang tidak disadari selama ini, hal hilangnya warkah menjadi gejala yang dibiarkan. Tidak ada usaha membuat SOPP atas masalah ini.

“Saya sarankan agar dibuat SOP dan penerapan BAB VIII PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan prlaksanaan UU No 5 Tahun 1960, yaitu: bagi yang abai dalam pelaksanaan semua pasal ini dikenakan Sanksi Administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. PP 48 Tahun 2016 mengatakan Sanksi adminstrasi bagi ASN seperti sanksi ringan, sedang, dan berat. Ini yang abai, sehingga kehilangan berkas seakan lingkaran setan yang tak pernah diputus. Saya juga berikan ke hakim, pepatah nenek.kita yg mengatakan “jika buntu di ujung, kembalilah ke awal,” tutup Ronsen.

Sumber: komisiinformasi.go.id dan tambahan tertulis dari Ronsen Pasaribu
Editor: Boy Tonggor Siahaan

BACA:  Terima Tanda Kehormatan Adat Batak, Ketua MPR RI Harap Dapat Memajukan Kebudayaan Nasional

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *