Mengembalikan Kasih Dalam Perpolitikan Kita

Oleh: Drs Tumpal Siagian (*)

OPINI

Air mata berderai membasahi pipi Ibu Pertiwi mengiringi puluhan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya menghadap Sang Khalik. Tanpa kalkulasi untung-rugi, mereka terpanggil melayani korban wabah Covid-29, dan berakhir pada kematian. Namun, tekad menjalankan tugas kemanusiaan, merawat, serta melayani warga pantang surut.

Sikap terpuji ini menjaga kewarasan kita kesediaan selalu berserah (surrender of God) tetap memiliki kasih berpengharapan dan tidak mudah jatuh  kedalam keputusasaan.

Adapun makna hidup terengkuh menempuh jalan cinta kasih: bergembira dalam kebahagiaan orang lain dan bersedih dalam kepedihan/kenestapaan orang lain. Cinta kasih yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia bisa mengubah mindset orang dari abai menjadi peduli dan siap berkorban kepada siapa pun yang membutuhkan. “Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih” (1 Korintus 13:13).

Hampir setiap agama yang eksis di bumi Indonesia secara garis besar menganut dua hukum kasih yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, manusia harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Kedua, manusia harus mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri.

Di saat banyak rakyat menjerit karena kesedihan, kemiskinan, pengangguran akibat Covid-19, ketulusan dan tekad kemanusiaan tenaga kesehatan diatas bak oase di padang gurun. Masa kini kita seringkali lelah, bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi karena apa yang kita khawatirkan.

Frustrasi dan kecewa melihat politik dan pemimpin politik ada yang menari di atas pandemi. Kita lelah melihat ada partai dan pemimpin partai politik mengesankan prinsip populisme secara aji mumpung lewat bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat dengan kalkulasi untung/rugi yang didapat. Virus politik yang demikian mengembangkan kebencian dan permusuhan antar anak bangsa menggeruskan cinta kasih dalam berpolitik yang mestinya menjadi bagian integral dalam kedirian manusia. Memberi, bersimpati, berempati, menunjukkan kepedulian sebagai ekspresi sebuah cinta kasih.

Dalam masyarakat yang baik semestinya dilandasi oleh “the ethics of justice” dan “the ethics of care”. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa adil jika tidak peduli?. Bagaimana kita peduli, jika tidak ada cinta kasih dalam diri?

BACA:  Melanchton Siregar Ikut Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina

Tidak ada negeri adil, makmur dan sejahtera jika tidak dilandasi oleh moralitas kepedulian dan keadilan tanpa cinta kasih mengikutinya. Kita bisa belajar dari sejarah, bagaimana penghormatan warga dunia kepada Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr, Dalai Lama, Nelson Mandela, dan Abdurrahman Wahid, mengisyaratkan rakyat merindukan kepemimpinan yang berdasarkan cinta kasih.

Kini, di tengah pandemi Covid-19 moralitas kepedulian dan keadilan mengandung logika paradoksal.

Memandang sistem politik di RRC, negara Komunis dengan sistem partai politik tunggal, ternyata berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19, melalui “lockdown” total di Wuhan yang menjadi “showcase” keberhasilan kebijakan otoritarian ala Komunisme. Banyak orang melihat pemerintah dan kebijakan otoritarianisme ala Komunis, berhasil secara fenomenal mencapai kemajuan ekonomi, ditunjang sains-teknologi dan sosial budaya, walau melanggar prinsip demokrasi.

Kita tahu, pabrik paling besar di dunia saat ini ada di China, sehingga orang-orang miskin secara perlahan mulai terserap dalam produktivitas dan ekonomi terus tumbuh. Pertumbuhan ekonomi China selama lebih dari dua dekade mampu mengangkat lebih dari 500 juta orang keluar dari kemiskinan.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pada dekade 1990-an sistem moneter Internasional, mata uang dunia terletak pada ketergantungan satu mata uang, yaitu dollar AS. Pada abad ke-21 ini sedang mencari bentuk baru, mata uang China Renminbi (Yuan), mampu menyaingi mata uang global yang dominan dan arogan seperti dollar AS, Euro, dan Yen.

Sementara, beberapa negara demokrasi yang menganut multi partai politik, yang mengagungkan kebebasan beraspirasi dan berekspresi, termasuk Indonesia mengalami kekecewaan karena demokrasi tidak mampu mendatangkan pemerintahan bersih dan efektif  serta tidak dapat meningkatkan kesejahteraan warganya. Hal ini bisa terjadi, karena rasa tanggung jawab kita mengendur, tidak memikirkan terlebih dahulu kepentingan rakyat dan keutuhan bangsa dan terjebak dalam kontestasi politik yang tamak, dengan menggunakan pandemi menjadi alat politik untuk menyalahkan dan mengalahkan lawan politik atau pihak-pihak yang berseberangan.

Sebagai contoh, penerbitan Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, sempat diributkan, dipersoalkan, dituding mencederai demokrasi sampai judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebelum Perppu disetujui menjadi UU No.2/2020 yang memberi wewenang kepada Pemerintah mengeksekusi keuangan guna mitigasi pandemi. Di sisi lain, kita prihatin sejauh ini KPK sudah terima pengaduan lebih dari 200 aduan masyarakat tentang penyelewengan Dana Bansos terutama di daerah-daerah yang kepala daerah petahana maju lagi dalam Pilkada mendatang. Aduan tersebut sudah direspons  dan diteruskan kepada pengawas daerah. Melihat fenomena ini, perlu dipertanyakan masih adakah kasih dalam dunia perpolitikan kita?

BACA:  Victor Hutabarat Bersyukur Jika Masyarakat Masih Menyukai Jenis Musik di Zamannya

Partai Politik di Indonesia

Perjuangan politik melalui partai adalah amanat reformasi. Partai politik (parpol) adalah organisasi yang didirikan dalam sistem politik yang demokratis sebagai instrumen untuk berkompetisi memperebutkan pengaruh politik guna memperoleh jabatan publik dan kedudukan di parlemen. Kekuasaan yang diperebutkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan umum dan kesejahteraan konstituennya. Maka, partai politik mempunyai doktrin sebagai pijakan dasar untuk mengembangkan partai dengan menjalankan fungsi-fungsi: pendidikan politik, penyerap dan penyalur aspirasi rakyat. Fungsi tersebut sangat penting dan sentral manakala dijalankan dengan nilai- nilai, etika dan norma-norma berdasarkan cinta kasih. Harus dipahami berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi bahwa kedaulatan partai politik berada di tangan konstituennya, bukan berada pada pengurusnya.

Kekuasaan partai politik bersumber dari kepercayaan para pendukungnya untuk memberikan sebagian kedaulatannya kepada calon-calon pejabat publik atau anggota parlemen dari partai yang bersangkutan. Harapan masyarakat dititipkan kepada mereka agar partai politik dapat mewujudkan aspirasi dan cita-cita pendukungnya.

Di masa yang disebut era “post truth”, kita perlu merenung ucapan Bung Hatta yaitu, “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar; Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman; Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki”

Cukup menarik direnungkan hubungan agama, parpol, dan negara di Indonesia yang memiliki cita- cita sangat ideal sebagaimana tertera dalam Pancasila. Adalah tugas negara untuk melindungi keselamatan warganya tanpa membedakan keyakinan agamanya. Sejak dulu di bumi Nusantara tumbuh beragam agama. Mereka meyakini Tuhan Yang Maha Esa, tetapi setiap agama memiliki jalan keselamatan (salvation) yang dijanjikan Tuhan menuju keselamatan di akhirat kelak sehingga muncul pluralitas agama dan aliran kepercayaan.

Biarkan dan hargai pilihan agamanya  masing- masing dengan tetap menjaga harmoni dalam perbedaan. Negara memberikan wadah dan fasilitas bagi penyebaran agama. Agama menjadi sumber kekuatan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BACA:  Sosialisasi FBBI Tentang Bahaya Narkoba (1)

Partai Politik berjuang memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi warganya seturut dengan fitrah manusia ber-Tuhan, dan seiring dengan fitrah manusia untuk hidup merdeka, damai, dan teratur. Parpol bukan sebagai mesin penjual sensasi, penyebar hoax, melainkan alat kontrol dan pelantang bagi kebenaran dan keadilan.

Dengan mengatasi segala perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan kita mengembalikan “kasih” dalam perpolitikan kita, menjadi pijakan kuat untuk membangun peradaban. Sekaligus menjadi bekal dalam memilih pemimpin, bila memilih pemimpin yang diterangi cinta kasih, berarti Indonesia sedang menyiapkan datangnya zaman kejayaan dan keagungan. Sehingga pesan ribuan tahun lalu dari politikus Republik Roma Cicero (106-43 SM), historia magistra vitae, nuntia velustatis” – sejarah adalah guru kehidupan, pesan dari masa ke masa. Ungkapan ini bermakna, dari sejarah masa lalu bisa dipetik pelajaran (lesson learned) untuk merenda masa depan yang lebih baik yakni mengembalikan kasih dalam perpolitikan kita. (Jakarta, 17 Juni 2020).

*  Penulis adalah alumni FEB UKI/ Dosen Honorer FEB UKI (Penulis buku “Keceriaan Masa Pensiun”)

Editor: Danny S

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *