Menyalakan Harapan Desa, Seiring Tantangan Baru

Menyalakan Harapan Desa, Seiring Tantangan Baru

Oleh: Drs Tumpal Siagian (*)

OPINI

Sejumlah literasi bertemakan petani miskin sejak era penjajahan Belanda sudah lama ada dan masih lestari hingga kini.  Riwayat desa dengan petaninya diletakkan dalam stigma kemiskinan, kesenjangan, keprihatinan, dan ketertinggalan. Pandangan itu tidak seluruhnya salah.

Indonesia, dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa, terdiri dari 74.953 desa merupakan negara agraris dengan slogannya, “Gemah Ripah Loh Jinawi” dari waktu ke waktu tidak pernah lepas dari keinginan swasembada pangan. Status yang disematkan tersebut memberi harapan sekaligus tantangan bagi desa untuk menjadi lumbung pangan. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan  komitmen kepala daerah menjadikan desa inovatif hadapi tantangan dengan mentransformasi kepentingan rakyat yang mesti dibangun diatas perencanaan yang baik pula demi kemanusiaan dan kesejahteraan bersama.

Aktualisasi  kepentingan rakyat harus mempertajam kepekaan empati kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan dengan tema besar: Swasembada Beras Dan Ketahanan Pangan. Desa kembali penyelamat bagi rakyat di tengah badai krisis Covid-19. Tantangannya sekarang, bagaimana pemerintah mengorkestrasi pemberdayaan masyarakat desa supaya lebih produktif, untuk mengantisipasi serta memitigasi potensi krisis pangan dengan swasembada beras dan ketahanan pangan yang diimpikan?

Frasa swasembada beras dan ketahanan pangan hanya sebatas slogan, tak lebih dari kalimat yang semata menyenangkan hati.  Benar saja, sengkarut perberasan masih terjadi, pemerintah kewalahan menyerap gabah petani pasca panen diperparah lagi mimpi merajut swasembada beras kerap direcoki “benalu” pemburu rente.  Kuota impor menjadi salah satu celahnya.  Demikian juga dengan mimpi ketahanan pangan.  Polanya selalu berulang setiap ganti pemerintahan.

Rencana, strategi, dan program bahkan sering merupakan pengulangan.  Dengan segenap kekusutan ini, mari kita mulai berbenah diri dengan memuliakan petani. Sedemikian banyak nilai dan kearifan lokal dari desa dicampakkan bukan lantaran relevansinya berkurang dalam periode sekarang. Melainkan, tidak sesuai lagi dengan kepentingan yang dibela segelintir orang untuk obsesi politik.

Ingatan melayang pada pertemuan Dewan Pangan Dunia (FAO) di Geneva tahun 1974.  Ketika itu, satu- satunya negara yang penduduknya sudah mencapai 1 miliar hanya China.  FAO meramalkan China akan kesulitan menghidupi penduduk yang sedemikian banyak.

Namun, apa yang tejadi? Di tahun 2020 ini China menjadi sebuah negara adidaya mempunyai kekuatan global yang sangat diperhitungkan, termasuk di bidang pangan.  Ternyata langkah- langkah manusialah yang membuat maju-tidaknya, makmur-tidaknya sebuah negara.

Salah satu faktor yang seringkali diabaikan oleh peramal adalah inovatif hadapi tantangan dengan kreativitas. Dengan kolaborasi kuat, China mampu menghasilkan inovasi unggul melalui  prosedure ilmiah atau riset.  Akhirnya bersama riset dan inovasi hadir pula temuan akan kompetensi dalam diri yang sekaligus memunculkan capaian baru yaitu ketahanan pangan yang mencengangkan.

Menyalakan Harapan

Ketahanan pangan kita benar- benar di uji belakangan ini. Masih ada peluang yang bisa dimanfaatkan, yaitu kesiapan negara memperbaiki sarana-prasarana pertanian, jaringan irigasi, pembibitan, social enginering, mekanisasi pertanian,  pemberdayaan sumber daya manusia dan penguatan UMKM harus dipetakan. Agar kalau ada ketidakpuasan yang dapat memicu keresahan sosial, kita siap menangkalmya.

BACA:  Mari Kita Jaga Persatuan, Kesatuan, dan Kebersamaan Demi NKRI yang Kita Cintai

Jaminan penyerapan hasil panen dengan harga layak menjadi insentif terbaik. Dengan mengandalkan kekuatan desa tangguh sebagai katup penyelamat pertumbuhan ekonomi dengan karakter komunalnya yang guyub, mengutamakan kebersamaan, bergotong royong serta kohesi sosial tinggi. Dari sanalah kita menyalakan harapan.

Pembangunan ke arah pedesaan menjadi perhatian dari pemerintahan Jokowi, dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah mengeluarkan regulasi pemanfaatan Dana Desa untuk penyusunan data presisi yang dibutuhkan untuk mengukur kinerja pembangunan desa. Pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa sesuai mekanisme yang ada dengan visi desa berdaulat dan berdaya.

Dari catatan Pemerintah, anggaran Dana Desa terus naik, yakni dari semula Rp 20, 76 triliun (2015), naik bertahap menjadi Rp 46, 9 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), Rp 70 triliun (2019), dan Rp 72 triliun (2020). Atau rata- rata alokasi Dana perdesa mencapai Rp 960 juta.

Khusus tahun 2020, penyaluran Dana Desa langsung ke rekening Pemerintah Desa. Tidak melewati jenjang Kabupaten atau Kota, sebagaimana sebelumnya. Dana Desa diarahkan ke sektor produktif seperti pengolahan pasca panen, industri kecil pedesaan, budidaya perikanan serta desa wisata.

Pemerintah mendorong pengembangan desa wisata dan memberikan bimbingan dan pelatihan untuk mengembangkan sektor produk khas desa, serta memfasilitasi akses modal. BUMNDes lebih diberdayakan untuk memajukan produk khas desa.  Meski demikian, harus ditangani secara hati- hati, transparan dan akuntable. Jika tidak, bisa merusak tujuan utama UU Desa.

Pembangunan infrastruktur di desa terus berlanjut dengan tidak mangabaikan aspek sosial,  ekonomi dan ekologi. Skema perlindungan sosial (masyarakat adat) membangun relasi ekonomi yang lebih bermakna, dalam kerangka memerangi ketidakadilan, ketidakmerataan, dan ketimpangan. Prioritas Dana Desa mesti terkait langsung dengan ketahanan hidup komunitas ekonomi dan sosial setempat, khususnya mempertemukan  supply dan demand

Regulasi Dana Desa

Hanya dalam rentang waktu dua bulan, IMF merevisi pertumbuhan ekonomi dunia dari minus 3 (tiga) persen menjadi minus 4,9 persen, terburuk sejak Depresi Besar 1930-an.  Bahkan, dalam skenario terburuk, kontraksi ekonomi global diperkirakan bisa hingga 8 (delapan) persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, di negara maju bahkan mencapai minus 6-7 persen, sementara negara berkembang 2,5 persen.  IMF memprediksi perekonomian global 2021 kembali tumbuh positif 5,4 persen, tetapi tidak ada jaminan angka ini tak akan direvisi. Prediksi ini bisa dikatakan terlalu optimistis, mengingat hingga kini penyebaran virus Corona belum mereda.

BACA:  Sakralitas Ulos dan Tantangan Industri Kreatif

Apa relevansinya itu semua bagi Indonesia? Di tengah situasi perekonomian global yang kurang menguntungkan ini, banyak kalangan berpendapat, negara yang mampu mengontrol ketahanan pangannya mengalami imbas Covid-19 paling kecil.  Oleh karena itu,  Indonesia harus berpikir antisipatif terhadap ketersediaan pangan dengan mengerahkan seluruh instrumen ke desa, agar masalahnya tidak meluas ke bidang kehidupan yang lain.

Tantangan menarik dan pelik yang kita hadapi saat ini adalah, bagaimana pemerintah memfasilitasi agar lebih bergairah untuk menanam ragam pangan lokal, seperti padi, jagung, sorgum dan umbi-umbian (keladi, talas, singkong, ubi jalar) maupun kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan. Pemerintah pun akan mengembangkan  program “Food Estate” (lumbung pangan) ratusan ribu hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah, yang akan menjadi cadangan logistik Indonesia, sebagai jawaban dari ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Sekaligus juga jawaban atas musim yang kian tidak bisa diprediksi.

Namun, perlu ada kajian lingkungan dan sosial proyek ini dan hasilnya dibuka kepada publik, untuk mengurangi dampak negatifnya. Pertimbangan lainnya, pemberdayaan ekonomi rakyat dari sektor pertanian ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian (produk domestik bruto/PDB) cukup tinggi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, dan keterkaitan tinggi dengan sektor-sektor lain agar pertumbuhan ekonomi bisa didorong lebih tinggi.

Satu lagi yang bisa ditawarkan yang berpotensi dikembangkan yaitu rempah-rempah.  Ternyata,  di tengah pandemi Covid-19, antara Januari- April 2020 permintaan nasional meningkat 19,28 persen menurut catatan Kementerian Perdagangan.  Indonesia kedepan berkesempatan menangkap momentum itu dengan kolaborasi Kementerian/ Lembaga, pengusaha, petani, peneliti, dan akademisi, untuk mengoptimalkan produksi serta kualitas rempah-rempah Nusantara.  Bagi Pemerintah, semakin banyak masyarakat terlibat, semakin baik dari sisi ekonomi. Karena ekspor merupakan salah satu pendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Lada, pala, cengkeh, kayu manis, dan mace jadi sebagian komoditas utama ekspor Indonesia saat ini. Perlu dketahui, ada 11 komoditas rempah Indonesia yang sudah mendapat sertifikasi Indikasi Geografis (IG). Beberapa diantaranya, cengkeh Minahasa (Sulawesi Utara), lada putih Muntok (Bangka Belitung), lada hitam Lampung, pala Tomandin Fakfak (Papua Barat), dan  pala Kepulauan Banda ( Maluku). Peningkatan ekspor rempah-rempah Nusantara ini perlu dibangun diatas metode inovasi berkelanjutan. Terutama terkait  nilai tambah dan standardisasi, perlu dibarengi usaha mendongkrak daya saing.

Kalaupun regulasi Dana Desa mengharuskan Pemerintah Pusat melakukan relokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, dengan pertimbangan kesehatan dan ekonomi di daerah masing-masing, persoalan tidak berhenti sampai disini.  Secara hitungan kasar, 30 persen Dana Desa (DD) atau sebesar Rp 22,4 triliun, dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT), dari pagu DD yang tahun ini mencapai Rp 72 triliun. Dan sebagian lagi digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa berbasis padat karya.

BACA:  Mengembalikan Kasih Dalam Perpolitikan Kita

Menurut aturan, penerima BLT-DD adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian. Selain itu, mereka belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BP-NT) dan punya anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 6/2020.

Untuk menjangkau mereka, Pemerintah Desa harus memiliki data spesifik dan terukur siapa saja warganya yang berhak mendapatkan, untuk ditetapkan sebagai target sasaran BLT-DD. Kalau tidak, sejumlah stimulus dan bantuan yang digulirkan pemerintah, tidak berdampak signifikan untuk mengangkat kesejahteraan produsen pangan.

Belum beres pandemi Covid-19, yang meluluh-lantakkan sendi perekonomian, datang pandemi Pilkada Serentak 2020, yang akan di selenggarakan pada 9 Desember mendatang di 270 propinsi dan Kabupaten/Kota, dengan 130 petahana akan bertarung sebagai kontestan elektoral. Ketika polarisasi politik kian meruncing mengeraskan perbedaan dan menjelma dalam poros pendukung petahana versus oposisi, masyarakat tidak boleh terbelah dan harusnya menggunakan akal sehat.  Pilkada serentak bisa berdampak negatif bagi pemulihan ekonomi, jika kontestasi politik gaduh hingga tersisihnya penyejahteraan rakyat karena kepentingan segelintir orang.

Demikianlah pandemi demi pandemi memberi kita momen refleksi diri, menyuarakan kebenaran dan mencegah kecurangan, sembari mengawasi Dana Desa, jangan sampai disalah-gunakan untuk modal politik atau untuk kepentingan elektoral. Ketangguhan desa memperkokoh kemandirian bangsa diharapkan kembali membawa ekonomi ke lintasan jangka panjang menuju pertumbuhan yang kuat dan berkesinambungan.

Orang bijak bertamsil, “Never lose hope, because it is the key to achieve all your dreams” (Jangan kehilangan harapan, karena itu adalah kunci meraih semua mimpi Anda).  Maka, tak ada kata lain selain terus berjuang, dan perjuangan itu harus dimulai dari desa. (Jakarta,  16 Juli 2020).

*  Penulis adalah alumni FEB UKI/ Dosen Honorer FEB UKI (Penulis buku “Keceriaan Masa Pensiun”)

 

Editor: Danny S

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *