Ompung Tumpak Terharu ‘Come Back’ Lagi

Tumpak Hatorangan Panggabean, SH Ketua Dewan Pengawas KPK dilantik Presiden Jokowi

Foto: Tumpak Hatorangan Panggabean, SH – Ketua Dewan Pengawas KPK  (ist)

JAKARTA,BatakIndonesia.Com

Setelah hampir beberapa bulan soal Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi isu dan teka-teki, terjawab sudah siapa saja mereka yang terpilih.

Presiden Joko Widodo  (Jokowi) akhirnya melantik 5 (lima) orang anggota Dewas KPK di Istana Kepresidenan, Jum’at (20/12/2019). Mereka adalah tokoh-tokoh pendekar antikorupsi yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono, dan Syamsudin Haris. Tumpak Hatorangan ditetapkan sebagai Ketua Dewas merangkap anggota.

Diketahui, Tumpak Hatarongan Panggabean, SH adalah Mantan Wakil Ketua KPK (2003-2007), Harjono, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Artidjo Alkostar, Mantan Hakim Mahkamah Agung, Albertina Ho, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, dan  Syamsuddin Haris adalah Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Dilanjutkan dengan pelantikan 5 (lima) anggota Komisioner KPK, yang sudah lolos seleksi Pansel KPK dan fit and proper test DPR RI sebelumnya, yaitu: Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango. Irjen Pol. Firli Bahuri telah terpilih sebagai Ketua KPK.

Foto: Para Komisioner KPK (ist)
Foto: Para Komisioner KPK periode 2019-2023 (ist)

Mereka masing-masing telah mengucapkan sumpah jabatannya saat dilantik Presiden Jokowi. Usai pelantikan, para anggota Dewas dan Komisioner ini langsung menuju Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk melakukan serah terima jabatan (Sertijab).

Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, SH mengaku terharu dapat kembali lagi ke KPK.  Tumpak diketahui sempat menjabat sebagai Wakil Ketua dan Pelaksana Tugas (Plt). Ketua KPK, menggantikan Antasari Azhar pada periode pimpinan jilid I.

“Agak susah sore ini saya bicara karena rasa haru yang timbul dalam hati. Saya tidak tahu kenapa saya harus kembali ke KPK. Ompung kembali lagi ke sini yang sudah lama saya tinggalkan. Kembali dulu sebentar, sekarang kembali lagi. Walaupun dengan jabatan sedikit berbeda,” ujar Tumpak saat memberikan sambutan dalam serah terima jabatan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12).

BACA:  Konsilidasikan Demokrasi Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Tumpak Hatorangan lantas menyinggung soal keberadaan dewas yang sempat dikritik. Ia sendiri mengakui bahwa sejumlah perubahan dalam UU KPK telah mengundang polemik, termasuk soal dewas. Kendati demikian, Tumpak menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen memberantas korupsi.

“Saya tahu ini masalah yang sangat pelik, yang menyentuh hati nurani seluruh pegawai KPK termasuk saya. Tetapi UU sudah disahkan, sudah dimuat dalam lembaran negara. Mari kita sama-sama laksanakan itu dengan baik,” tandasnya.

 

Foto: Para Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 (foto ist)
Foto: Para Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 (ist)

Jokowi Sangat  Berharap

Dalam menjalankan tugasnya, Presiden Jokowi berharap KPK tetap bertaji memberantas korupsi. Kesepuluh orang itu akan mengemban amanah selama empat tahun ke depan.

“Ya kita berharap sekali lagi penguatan KPK betul-betul nyata, pemberantasan korupsi bisa sistematis, betul-betul memiliki dampak yang baik ekonomi, bagi negara kita,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019).

Jokowi mengatakan, mereka yang terpilih sebagai Dewas adalah yang punya pengalaman baik, kapabilitas, memiliki integritas, memiliki kapasitas.

“Yang kita pilih ini memang beliau-beliau yang memang baik. Punya pengalaman baik, kapabilitas, memiliki integritas, memiliki kapasitas dan hal-hal yang berkaitan,” ucap Jokowi.

Jokowi yakin komposisi Dewan Pengawas KPK yang diketuai Tumpak akan memberikan sesuatu yang berbeda di KPK. Dewan Pengawas KPK disebut Jokowi sudah teruji integritasnya.

“Memang kita pilih dari sudut-sudut yang berbeda-beda. Ada yang mantan hakim, ada yang hakim aktif, ada yang mantan pimpinan KPK, ada juga akademisi, ada yang hakim konstitusi. Kombinasi yang sangat baik sehingga bisa memberikan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap komisioner KPK, dan bekerja sama baik dengan komisioner,” tambahnya.

 

Tugas Dewan Pengawas KPK

Menarik mengenai Dewan Pengawas KPK. Sebab organ baru itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU baru KPK hasil revisi.

BACA:  FBBI Mengucapkan Selamat Atas Pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024

Dalam Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan tugas Dewas terdiri dari 6 poin. Berikut penjabarannya:

(1) Dewan Pengawas bertugas:

  1. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
  3. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
  4. menerima laporan dari dan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
  5. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
  6. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 kali dalam 1 tahun.

Nantinya laporan pelaksanaan tugas Dewas KPK itu disampaikan ke Presiden dan DPR. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewas KPK membentuk organ pelaksana pengawas yang ketentuannya diatur melalui Peraturan Presiden atau Perpres. DANS/CNN/DTK

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *