Rasio Beban Ketergantungan Penduduk di Kawasan Danau Toba

Rasio Beban Ketergantungan Penduduk di Kawasan Danau Toba

Oleh: Drs. Edison Manurung, MM *)

OPINI

Rasio beban ketergantungan (dependency ratio) adalah indikator demografi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keadaan sosial ekonomi suatu negara atau wilayah/ daerah apakah tergolong maju atau berkembang.

Rasio beban ketergantungan diperoleh dengan membagi jumlah penduduk tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dengan  jumlah penduduk produktif (15 – 64) tahun dikalikan 100. Rasio beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah semakin baik. Sebaliknya, rasio beban ketergantungan yang tinggi berarti masih terdapat persoalan kesejahteraan, kesehatan, dan masalah sosial ekonomi lainnya.

Menurut data proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), rasio beban ketergantungan penduduk di Kawasan Danau Toba (KDT) yang meliputi 7 kabupaten (Tapanuli Utara, Toba, Simalungun, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, dan Samosir) pada tahun 2019, yakni 68,2.  Angka ini sedikit turun bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebelumnya, yakni 68,4.

Artinya, baik pada tahun 2019 maupun tahun 2018 terdapat 100 penduduk usia produktif  yang secara ekonomi dan sosial harus menanggung sebanyak 68 hingga 69 penduduk tidak produktif. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang memiliki rasio beban ketergantungan, pada tahun 2019 yakni 55,51 dan pada tahun 2018 yakni  55,69.

Perbedaan rasio beban ketergantungan penduduk di KDT dan Sumut ini mengindikasikan masih terdapat gap  atau kesenjangan sosial ekonomi yang cukup signifikan antar kabupaten di Sumut. Berarti, permasalahan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk belum teratasi secara merata.

Bila ditelisik lebih dalam, rasio beban ketergantungan tertinggi dimiliki Humbang Hasundutan, pada tahun 2019  yakni 81,42. Disusul oleh Samosir (73,00); Tapanuli Utara (72,29); Dairi (69,48); Toba (68,74); Karo (57,49) dan Simalungun (56,27).

BACA:  Himbauan Tidak Menjual Tanah di Kawasan Danau Toba

Penyebab Rasio Beban Ketergantungan

Tingginya rasio beban ketergantungan penduduk di KDT, Pertama, disebabkan angka kelahiran atau total fertility rate (TFR) yang tinggi. Tercermin pada kelompok usia (0 – 4) tahun dengan proporsi sebesar 10,49 persen dari total penduduknya pada tahun 2019. Angka ini turun sebesar 0,24 poin dari tahun 2018 sebelumnya yakni 10,73 persen.

Penekanan angka kelahiran di KDT harus dimaksimalkan untuk menurunkan rasio beban ketergantungan penduduk. Penurunan angka kelahiran ini, pada gilirannya nanti, akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan preventive checks (teori Malthusian), diharapkan pogram-program dari Lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), seperti program KB (Keluarga Berencana) dapat menjadi moral restraint, atau faktor pembatasan kelahiran.

Untuk itu, masyarakat harus terus diberikan pemahaman dan edukasi agar mereka mendukung program pemerintah terkait dengan fertilitas, program KB. Dimana program KB di  Era Orde Baru sangat berhasil mengendalikan jumlah kelahiran bayi.

Sayangnya, program KB ini mengendor  sejak di Era Reformasi dan Otonomi Daerah. Sebab itu, komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan program KB secara intensif, diperlukan untuk mengembalikan keberhasilan program KB dalam mengontrol angka kelahiran atau TFR.

Kedua, penduduk pada kelompok lanjut usia (lansia) dengan proporsi 11,92 persen, tergolong tinggi.

Menurut United Nation (UN), suatu negara atau wilayah disebut memasuki penuaan penduduk atau ageing population, apabila penduduk lansianya mencapai 10 persen atau lebih dari total penduduknya. Para ahli demografi mengistilahkan ketika proporsi penduduk berusia lanjut mengalami peningkatan (Ortman, 2014).

Dalam kurun waktu 10 tahun ini, proporsi populasi lansia mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, proporsi populasi lansia hanya 8,51 persen dan tahun 2019 naik menjadi 11,29 persen. Tren kenaikan ini tentu dipengaruhi oleh fasilitas kesehatan yang kian memadai. Dapat juga dimaknai membaiknya keadaan sosial ekonomi masyarakat di KDT.

BACA:  Hatobangon: Peradilan Adat di Tanah Batak

Di sisi lain, populasi lansia turut menyumbang angka beban ketergantungan. Rasio beban ketergantungan terhadap usia lansia (60  tahun atau lebih) sebesar 19,22. Berarti dari 100 penduduk usia (15 – 59) tahun harus menanggung 19 hingga 20 penduduk lansia.

Hal ini, perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah agar penduduk lansia mendapat penanganan khusus dalam hal kesejahteraan sosial. Perlu diantisipasi dengan penanganan kesejahteraan sosial lansia, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43, Tahun 2004, tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Bagaimanapun, mereka perlu dipandang secara bijak yang memiliki  potensi dan kearifan untuk mengawal bangsa yang besar ini. Mereka memiliki hal-hal yang patut kita maknai di era sekarang ini atas dasar pengalaman yang panjang dimilikinya.

Ketiga, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,07 persen dari 1,2 juta penduduk kelompok angkatan kerja. Mereka adalah penduduk usia produktif yang sedang mencari pekerjaan.  Adanya pengangguran dan penduduk usia produktif yang tidak produktif, bukan hanya disebabkan ketersediaan lapangan kerja. Tapi juga karena disequilibrium kurva tenaga kerja.

Sementara itu, fenomena kenaikan upah dan gaji pekerja, justru membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Ini disebabkan mismatch antara pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki dengan pasar tenaga kerja. Ketidak sesuaian ini, perlu ditindak lanjuti dengan peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan-pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah.

Sejatinya, dengan memiliki pendidikan yang kian tinggi dan ketrampilan memadai akan lebih mudah mendapatkan kesempatan kerja. Untuk itu, upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal.

Saat ini, Pekerjaan Rumah (PR) yang mendesak bagi Pemerintah Daerah adalah melakukan pendidikan vokasi bagi masyarakat lokal di KDT. Sebab adanya tantangan yang tidak ringan, dimana Kaldera Toba sebagai taman bumi (Geopark) yang berlabelkan UNESCO Global Geopark (UGGp), adalah upaya menggenjot kualitas SDM di sektor Pariwisata. Tentu saja, dengan tidak mengabaikan masing-masing potensi ketujuh daerah di KDT dengan sektor unggulannya.

BACA:  Rumah Sakit Para Penerima Donasi APD dari ICoLC dan HVT di Sumut, Sangat Antusias dan Berterimakasih

Untuk itu, upaya menurunkan rasio beban ketergantungan di KDT membutuhkan sinergitas ketujuh Pemerintah Daerah yang berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Sebab para tokoh tersebut memiliki peran sentral dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat lokal.

Perlu disadari bersama, bahwa kesejahteraan itu muncul bukan dengan sendirinya. Tapi membutuhkan daya juang Pemerintah Daerah bersama masyarakatnya. Semoga masyarakat di KDT dapat menggapai harapannya, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

*) Penulis adalah Pemerhati Sosial Ekonomi Masyarakat KDT/ Direktur Eureka Namora Research Consultant (Alumnus FMIPA UGM).

Editor: Danny S

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *