Revolusi Gizi Dalam Rangka Kedaulatan Pangan

Revolusi Gizi Dalam Rangka Kedaulatan Pangan

Oleh: Drs Tumpal Siagian (*)

OPINI

Di penghujung era 1960-an, pada awal pemerintahan Orde Baru, ada masalah besar yaitu masalah kurang pangan, kelaparan dan kurang gizi. Pada waktu berdekatan, dunia pertanian pangan bangkit dengan adanya Revolusi Hijau, yang dicetuskan pemenang Nobel Perdamaian 1970, Norman Borlaug.

Revolusi Hijau mengubah wajah banyak negara Asia, termasuk Indonesia, dari kekurangan pangan menjadi kecukupan pangan, terutama beras. Tetapi meninggalkan masalah baru, yakni kekurangan gizi dan kelaparan tersembunyi  (hidden hunger) .

Dr. Howard E Bouis, seorang pakar ekonomi pertanian adalah penggagas konsep biofortifikasi, dengan teknologi pemuliaan tanaman. Tahun 2003, Bouis mendirikan dan menjadi Direktur lembaga riset pertanian HarvestPlus, bagian dari IFPRI  (International Food Policy Research Institute)  di Washington. Bekerjasama dengan beberapa lembaga riset pertanian International, diantaranya IRRI (International Rice Research Institute) di Los Banos, Filipina. Bouis memulai risetnya mencari bibit unggul varietas padi yang tinggi kadar zat besinya, zat seng, dan vitamin A. Tiga gizi mikro yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan, tetapi tidak terjangkau kebanyakan masyarakat miskin.

Menurut Bouis, biofortifikasi adalah bentuk “Revolusi Gizi” melengkapi kekurangan Revolusi Hijau yang fokus pada karbohidrat sumber kalori. Tak kalah menarik Indonesia, memperkuat biofortifikasi dengan menciptakan beras NutriZinc yang mengandung Fe dan Zn, yang berpotensi menghilangkan kelaparan tersembunyi (kurang gizi mikro: vitamin dan mineral)  dan perlunya peningkatan gizi pada anak balita untuk mencegah “Stunting”.

Ketika hasrat memenuhi pangan dan gizi mendominasi kehidupan masyarakat dunia, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pun mengiringinya memperkuat orkestrasi negara-negara produsen pangan untuk menjalankan komitmen Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam upaya mencapai Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Indonesia menaruh harapan untuk penurunan laju tingkat kemiskinan, cegah ‘stunting’ dengan mengubah strategi, yaitu: melalui intensifikasi pertanian pangan dan diversifikasi karbohidrat sumber kalori dan pemerataan pembangunan untuk menurunkan kesenjangan.

 

Bonanza Ekspor

Selepas krisis moneter 1998, pemulihan ekonomi terbantu oleh pemulihan ekonomi yg menggenjot bonanza ekspor komoditas Indonesia pada 2004 sampai 2012.

Indonesia negeri maritim. Kekayaan besar kita ada di laut.  Bagaimana kalau benih lobster di ekspor besar- besaran dalam rangka pemulihan ekonomi?

Hal inilah  mungkin yang mau dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP) dengan menggulirkan kebijakan ekspor benih lobster pada Mei 2020 yang fenomenal sekaligus kontroversial. Kasus ini menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Probowo dan enam orang lain ditetapkan KPK menjadi tersangka, 25 November 2020.

BACA:  BATAK CENTER Apresiasi Para Penenun Ulos Batak Asal Tapanuli Utara

“Destinata tantum profaktis non habentur”.  Adagium Latin yang berarti’ maksud baik tidak serta merta diikuti tindakan yang baik’. Adagium ini cukup pas untuk menggambarkan kontroversi tata kelola ekspor yang seharusnya memastikan keberlanjutan sumber daya alam, dalam kerangka peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya berakhir tragis.  Muncul desakan agar pemerintah segera menghentikan ekspor benih lobster. Kita tentu berharap pemberhentian ekspor benih lobster diikuti  dengan penangkapan ikan harus dengan teknologi ramah lingkungan (environmental friendly fishing technology). Sehingga penangkapan ikan berkelanjutan.

Menjaga traktat keseimbangan kepentingan segitiga hidup: manusia (sosial), semesta (lingkungan), dan ekonomi (untung)  dapat terjaga. Sebagaimana pedagang atau pelaku usaha mesti untung dan memiliki harapan memperbaiki agar usahanya berlanjut, pelaku usaha juga diingatkan agar tetap berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kalau berpaling ke falsafah theori ekonomi klasik, “demand creating demand”  (permintaan menciptakan pasar), demi mencapai tujuan itu, diperlukan komitmen menggenjot pemenuhan kebutuhan domestik yang bernilai tambah (value added) yang mampu menyuplai kebutuhan konsumsi masyarakat.  Skala ekonomi, nilai tambah, dan rantai pasok membutuhkan regulasi dalam gerakan kolektif, tidak mungkin dijalankan basis individu.  Kolaborasi memperkuat skema gerakan kolektif ini seperti Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),  harus ikut menopang gerakan ini.

Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk  268 juta jiwa, Indonesia punya pasar dalam negeri sebagai batu pijakan ekspor atau penyangga jika pasar Internasional mengalami kebuntuan akibat perang dagang ataupun karena eskalasi konflik global yang lain.

Revolusi Gizi Dalam Rangka Kedaulatan Pangan
Ilustrasi Komoditas Pangan

Alihkan Beras ke Sumber Karbohidrat Lain

Pandemi covid-19 menjadi krisis yang melahirkan kreativitas, inovasi, dan peluang baru. Siapa mampu beradaptasi dengan cepat, dan mengapitalisasi peluang baru yang ada, akan keluar menjadi pemenang.  Memunculkan budaya baru yang lebih efisien, fleksibel dan daya lenting (resilience)  menjadi kuncinya. Pendekatan yang diambil bukan defensif, melainkan agresif yakni memuliakan petani sebagai tulang punggung pemulihan ekonomi

Petani mendapat julukan “pahlawan pangan” tak lepas dari perannya menyerap tenaga kerja dan menyumbang produk domestik bruto nasional. Dibalik julukan itu, harapan membuncah untuk meningkatkan kualitas pangan melalui diversifikasi produk, bukan hanya demi pertimbangan ekonomi. Tetapi membuka jalan bagi kebangkitan petani dalam menentukan kebijakan komprehensif, dari hulu hingga hilir yang berorientasi  pada peningkatan gizi masyarakat.

BACA:  Pemimpin Itu adalah Motivator

Pemerintah berencana menurunkan konsumsi beras. Penurunan itu akan dialihkan ke pangan sumber karbohidrat lain dari dalam negeri. Konsumsi beras masyarakat Indonesia saat ini sekitar 9,5 kilogram  (kg)  perkapita per tahun.  Targetnya, angka ini menjadi 8,5 kg perkapita pertahun pada 2024.

Pangan lokal sumber karbohidrat yang akan ditingkatkan konsumsinya antara lain, talas 0, 6 kg menjadi 3, 7 kg perkapita per tahun, kentang dari 2,9 kg menjadi 7 kg perkapita per tahun, dan ubi kayu dari 8,6 kg menjadi 18,1 kg perkapita pertahun. Pangan lokal lain ialah sagu dari 0,3 kg menjadi 2,3 kg per kapita per tahun, jagung dari 1,7 kg menjadi 2,7 kg per kapita per tahun, dan pisang dari 7,2 kg menjadi 9,5 kg per kapita per tahun.

Kebijakan diversifikasi pangan ini berorientasi pada ketahanan pangan dan gizi masyarakat Indonesia.  Mengingat dalam 20 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan produksi padi Indonesia hanya sebesar 0,78 persen per tahun. Sementara pertumbuhan impor gandum mendekati 1 persen per tahun.

Perkuat Kedaulatan Pangan

Globalisasi secara besar- besaran dikenal sejak abad ke-19. Memasuki Abad ke- 20 konektivitas ekonomi dan budaya dunia, semakin intens dan padat.  Sejak akhir Abad ke-20 hingga kini, globalisasi tak dapat dibendung lagi karena jaringan internet dan seluler.  Kini, berkaitnya nasib seluruh dunia dipertegas oleh teknologi digital.

Bagi negara yang berdaya saing dan mampu mengikuti perubahan digitalisasi, biasanya akan lebih mudah berkembang di pasar domestik dan internasional. Sebaliknya, negara yang kemampuan transformasi digital yang lambat akan sulit menguasai pasar. Globalisasi nyata, tak terelakkan, tetapi tidak selalu indah.  Kemakmuran di belahan bumi Utara bukan semata-mata hasil kerja warganya. Akan tetapi, berkat tata ekonomi global yang timpang, mereka menyedot kemakmuran dari Selatan.

Kita sebagai bangsa yang hidup mandiri, semangat dan soliditas terus digelorakan untuk menghadapi masa yang penuh tantangan. Memberi kesempatan kepada kita untuk memuliakan petani, dengan menawarkan spirit kemanusiaan dan kebersamaan, melalui kedaulatan pangan. Salah satu pendekatan untuk meningkatkan soliditas antara petani pangan, perusahaan besar dan Pemerintah adalah, melalui komitmen sinergi kemitraan, baik dari sisi produksi maupun pemasaran.

Pada beberapa aspek kehadiran Pemerintah dinanti-nanti, meliputi stabilisasi harga pangan, ekspor-impor, dan mengatur tata kelola pangan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Kita tentu berharap produk pertanian kita melalukan integrasi dalam penetapan harga yang kredibel, dan penetrasi produk ke pasar ekspor.   Harapannya, Indonesia mampu berkiprah lebih besar di pasar global.

BACA:  Kantong Kebencian

Saat ini, tantangan besar yang menanti di depan mata adalah, bagaimana Indonesia akan mampu merealisasikan dan mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan pangan dan gizi, sebagai sebuah bingkai kerjasama multilateral dalam skema geopolitik dan geoekonomi negara-negara di dunia dalam pemulihan ekonomi global.

Salah satu kunci memperbaiki perekonomian Nasional adalah, meningkatkan ekspor.  Tak hanya membantu pelaku usaha tumbuh dan membuka lapangan kerja, serta peningkatan ekspor. Tapi juga penting untuk menambah devisa serta mengurangi defisit neraca perdagangan.

Karena itu, pemulihan ekonomi global yang inklusif membutuhkan keterbukaan yang besar dengan menjaga sistem perdagangan multilateral dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kita harus menaikkan daya saing komperatif dan kompetitif (Comparative and Competitive Advantage). Tidak hanya melalui harga produk lebih murah, tetapi juga dengan memperbaiki dan menjaga kualitas ekspor.

Dengan demikian, kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa untuk memproduksi pangan secara mandiri, serta hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan, tanpa subordinasi dari kekuatan pasar Internasional. Strateginya, pemenuhannya dilakukan melalui produksi lokal, pangan yang bergizi baik, dan diproduksi dengan konsep agrokologi.

Jadikan bumi lebih hijau dan asri, serta masyarakat dunia peduli lingkungan.  Tentu akan jauh lebih memesona lagi, jika masyarakat mencapai ketahanan pangan dan gizi. (Jakarta, 14 Desember 2020).

 

*  Penulis adalah alumni FEB UKI/ Dosen Honorer FEB UKI (Penulis buku “Keceriaan Masa Pensiun”)

Editor: Danny S

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *