Ronsen: Pemberdayaan Masyarakat Kunci Sukses Pariwisata Danau Toba

Ronsen: Pemberdayaan Masyarakat Kunci Sukses Pariwisata Danau Toba

JAKARTA, BatakIndonesia.com — Ketua Umum FBBI (Forum Bangso Batak Indonesia) Ronsen Pasaribu menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kunci sukses Pariwisata Danau Toba. Hal tersebut dikatanya dalam Acara Webinar pada Kamis (27/8/2020) di Jakarta. Topik diskusi adalah: Pembangunan Pariwisata Danau Toba untuk siapa?

Paparan FBBI menyoroti topik ini dari perspektif agraria atau pertanahan. Bicara tentang topik kita ini, Pariwisata Danau Toba tidaklah destinasi yang final. Kita juga dapat mengaitkannya dengan tempat lain yang berada tidak jauh dari Danau Toba, misalnya Sibolga. Padang Sidempuan, Sipirok, dan Madina. Tempat-tempat tersebut juga memiliki obyek wisata yang menarik. Dengan demikian wisman (wisatawan mancanegara) dapat memiliki agenda juga berwisata ke destinasi-destinasi tersebut yang terhubung (connected) dengan Pariwisata Danau Toba.

Dalam mewujudkan hal tersebut, kita perlu memiliki infrastruktur jalan yang memadai dan layak. Pemerintah Pusat sudah membangun infrastruktur jalan tersebut secara bertahap dan masih dalam proses pengerjaan.

Dalam memenuhi infrastruktur jalan tersebut, ada lokasi-lokasi tertentu dilakukan pembebasan tanah milik rakyat/adat. Semoga dalam proses pembebasan tanah tersebut tidak menimbulkan masalah serius karena ini untuk kepentingan umum. Pembebasan tanah menjadi butir pertama dalam diskusi ini.

Yang kedua adalah mengenai sertifikat tanah. Bagi sebagian besar orang Batak khususnya di Bona Pasogit, sertifikat tanah belum popular karena masih mengacu pada hukum adat. Hukum adat yang berlaku di tanah-tanah Batak Raya masih kuat. Tanah adat statusnya masih didasarkan pada hukum adat.

Tanah adat di sana terbagi dalam dua bagian, yaitu tanah komunal dan tanah individual. Tanah komunal masih belum dimanfaatkan secara produktif, bahkan cenderung terlantar. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana tanah-tanah pertanian milik masyarakat Batak ini dapat berkontribusi bagi pembangunan pariwisata?

Jangan dibiarkan tanah-tanah yang terlantar itu menjadi defisit. Kita tidak mempunyai pendapatan yang cukup dalam memajukan pariwisata kita.

Isu berikutnya Pemerintah Pusat menggagas dibentuknya Badan Otorita Pengelolaan Pariwisata Danau Toba (BOPDT). BOPDT membangun pariwisata Danau Toba dengan lokomotif sekian ratus hektar tanah. Secara definisi, hak mengelola itu adalah cuilan dari hak menguasai negara, tetapi kewenangannya diserahkan kepada satu lembaga, dalam hal ini BOPDT. BOPDT mengusahakan secara langsung tanah tersebut kepada investor-investor.

Ini sebenarnya adalah konsep modern dalam perkembangan hak atas tanah di Indonesia. Inilah kritik kita kepada Pemeritah karena konsep modern ini belum disosialisasikan. Sebenarnya hadirnya hak pengelolaan tersebut sesuai ketentuan harus mengakui keadaan tanah-tanah adat yang berada di dalamnya. Kalau itu sudah diakui, ada pendekatan yang pas, maka konflik tidak akan terjadi dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Sebagai lokomotif, Pemerintah sudah menempatkan di situ sebagai bagian penggerak Pariwisata Danau Toba di sana, seperti hotel-hotel, dan sebagainya. Harapan kita adalah lihatlah di sana bahwa ada pemilik tanah supaya ada pendekatan dengan penggantian rugi dan sebagainya.

Selanjutnya, masyarakat di sana juga diberi ruang untuk berjualan di tempat-tempat yang ditentukan dan memproduksi souvenir yang dapat dipasarkan di sana. Di sinilah masyarakat dilihat sebagai subyek bukan obyek.

Sertifikat tanah juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan pariwisata. Di sinilah peran pemberdayaan masyarakat dijalankan. FBBI melakukan pendekatan seperti itu. Kami mencoba mengenali apa potensi yang ada di masyarakat. Potensi-potensi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat seperti koperasi, pembinaan dan pelatihan lebih mudah dengan mengajarkan teknologinya, sarana, dan prasarananya, dan lain-lain.

Kita juga mengembangkan pemasaran dengan sistem kontrak di awal. Dari sinilah kita dapat mengembangkan pemasaran hasil-hasil pertanian ke hotel-hotel. Para petani atau pemilik tanah menjadi produsen dan konsumennya adalah hotel-hotel dan resto-resto, dan sebagainya.

Potensi peternakan juga besar, misalnya di Samosir. Kerajinan tangan (craft) seperti ukir-ukiran masih memiliki peluang yang baik jika pemerintah daerah dapat mengatur dan mengelolanya.

Ada sisi kelemahan yang harus diperbaiki, yaitu perhatian pemerintah setempat masih minim. Pemda dapat didorong membuat perda (peraturan daerah) mengenai komunal. Apakah semua pemda sudah memiliki perda tersebut?

Pemda juga dapat mewajibkan semua hotel membeli produk domestik. Ini dapat dibuat perda, apakah di tingkat desa maupun di kabupaten/kota. Jadi masyarakat itu jangan dibebankan lagi soal urusan pemasaran. Mereka siap memproduksi dan hasilnya disalurkan ke konsumen-konsumen pengelola pariwisata tersebut.

Apa kunci kesuksesan pariwisata di era new normal ini? Kuncinya pada kepercayaan (trust) dalam membangun relasi dengan para pelanggan. Kepercayaan inilah harta kita. Beberapa penelitian mengatakan bahwa kepercayaan secara emosional lebih kuat atau lebih baik dalam memprediksi pelanggan kita. Kepercayaan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan, kompetensi, dan reabilitas.

Pasca pandemik Covid-19 ini nantinya, kita seharusnya lebih memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. “Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama,” tutup Ronsen Pasaribu.

Pewarta: Boy Tonggor Siahaan

BACA:  Poros Pancasila dan Peradaban Dunia Masa Depan: Songsong Pemilu 2019

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *