Rumah Rakyat Dan Problematikanya

Rumah Rakyat Dan Problematikanya

Oleh: Drs. Tumpal Siagian (*)

OPINI

Selama ribuan tahun persoalan rumah selalu saja menjadi sorotan sebab sangat penting dan strategis bagi kebutuhan manusia. Tak heran, jauh Sebelum Masehi, Nabi Yeremia sudah menyerukan, “Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya” (Yeremia 29:5). Pengenalan sedemikian akan rumah dan kebun, saat bangsa itu susah dan mengalami derita yang tak tertanggungkan pada waktu bangsa Israel di pembuangan Babel.

Memang, kebutuhan rumah menempati urutan kedua setelah makan-minum termasuk dalam alokasi biaya bulanan rumah tangga di era modern, sehingga isu perumahan sebagai janji kampanye merupakan program populisme di berbagai Pilkada. Celakanya, janji kampanye dianggap tidak lebih dari kata-kata mutiara atau dongeng pelipur lara yang layak dilupakan. Sebagian warga Jakarta mungkin masih ingat Janji Kampanye Pilkada DKI Th 2017 Program Rumah Nol Rupiah tidak menunjukkan hasilnya sebagai sebuah jawaban terhadap kebutuhan Jakarta atas perumahan.

Demikian pula dalam menghadapi badai Covid-19, anjuran bekerja-belajar-beribadah di rumah,  menyadarkan kita betapa vitalnya rumah dalam kehidupan manusia. Pengalaman beberapa bulan menghadapi badai Covid-19, lebih dari cukup untuk menyadarkan kita betapa seriusnya situasi perumahan yang kita hadapi utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rumah tangga “cekcok” karena terpicu rumah ukuran kecil 4L (loe lagi, loe lagi) berjubel kontrak di perumahan padat dan pemukiman kumuh (slum area) yang tidak memenuhi standard kesehatan. Proses belajar, bekerja, dan beribadah di rumah juga tidak mudah karena signal sering terganggu. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini?

Menurut data Kementerian PUPR angka kekurangan rumah atau backlog tahun 2019 diperkirakan 7,6 juta unit. Data  backlog itu dimaknai tidak sebatas kuantitas belaka. Tapi dibalik angka-angka itu  kita saatnya memiliki strategi dan kebijakan yang presisi dan antisipatif pada pembiayaan yang menjadi poin krusial dalam menyusun kebijakan untuk peningkatan kualitas hidup manusia.

BACA:  Dinilai Banyak Kejanggalan, Majelis Panel I PHPU MK Diadukan ke Dewan Kehormatan

Sayangnya, pemahaman komprehensif atas kebutuhan rumah bagi MBR luput dari strategi keberpihakan yang sudah lama diimpikan “rakyat kecil” ingin memiliki rumah sendiri. Idealnya, keinginan ini didukung oleh komitmen politik Pemerintah Pusat,  Gubernur hingga Bupati/ Walikota yang tercermin dalam APBD-nya. Kalau masalah  rumah ini diibaratkan terowongan gelap, sampai sekarang ujung terangnya belum terlihat. Hendaknya pemetaan prioritas dipandu oleh kebijakan untuk mencegah ketidakseimbangan agar kehidupan MBR, sehat, lebih produktif yang akan  berimplikasi pada peningkatan kualitas manusianya.

Tapera

Mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera) saat ini yang menjadi polemik merupakan masalah tersendiri. Tujuan Tapera adalah baik, sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat. Program Tapera bertujuan untuk mengurangi angka kekurangan rumah. Tapera berlandaskan filosofi gotong royong dengan menjembatani pembiayaan yakni, pekerja yang mampu membantu pekerja yang kurang mampu. Program Tapera sasar 13 juta pekerja pada 2024. Target awal ASN eks Taperum-PNS yang bergabung 4,2 juta orang, kemudian diperluas ke karyawan BUMN, BUMD, TNI, Polri, dan karyawan Swasta.

Adapun yang menjadi polemik adalah kesertaan semua pekerja formal Swasta yang diwajibkan menjadi peserta Tapera dan membayar iuran, tapi hanya pekerja yang termasuk MBR yang akan mendapatkan pembiayaan ini yaitu pekerja dengan upah maksimal Rp 8 juta. Dengan ketentuan ini, pekerja berupah diatas Rp 8 juta tidak akan mendapat manfaat pembiayaan, walaupun wajib membayar iuran tiap bulan. Padahal, masih banyak pekerja dengan upah diatas Rp 8 juta yang belum memiliki rumah karena kesulitan mengakses pinjaman dari Bank.

Masalah lain yang dihadapi pekerja formal Swasta, pertama, pekerja formal Swasta rentan PHK sehingga kelancaran simpanan terancam akan terhenti. Sementara, PNS, BUMN, BUMD, TNI, Polri relatif sulit di PHK. Kedua, fasilitas pembiayaan perumahan bagi pekerja formal Swasta sudah diatur pada Permenaker Nomor 35/2016 yaitu tentang manfaat layanan tambahan (MLT) jaminan hari tua (JHT) di BPPJS Ketenagakerjaan. Manfaatnya sama dengan PP Tapera yaitu, KPR, pinjaman uang muka perumahan, dan pinjaman renovasi.

BACA:  Sarinah Akan Menjadi Tempat Munas FBBI

Ketentuan MLT ini malah dinilai orang lebih baik daripada ketentuan yang ada di PP Tapera, karena seluruh peserta berhak mendapatkan biaya perumahan untuk pembiayaan rumah pertama. Berpijak dari sini, sebaiknya pemerintah mengkaji ulang kesertaan pekerja formal Swasta pada PP Tapera. Pembiayaan perumahan bagi pekerja formal Swasta sudah cukup dicover pada MLT- JHT di BPPJS Ketenagakerjaan.

Lalu, bagaimana nasib pekerja informal? Mereka yang berprofesi sebagai sopir, tukang ojek, buruh, mandor proyek, dan tukang bangunan biasa. Apakah Anda tahu dimana mereka tidur? Sebetulnya mudah diketahui. Bisa di kamar bedeng, los pasar tradisional, pojok bangunan tua dengan bentangan terpal, beralaskan tikar tua, dan kasur kapuk yang robek. Berapa jumlah mereka? Puluhan ribu di Bali dan Batam, ratusan ribu di Jakarta dan Surabaya, dan kalau dijumlah dengan kota-kota lainnya, jumlahnya jutaan di Indonesia. Pendapatan mereka dibawah Rp 3 juta per-bulan. Artinya, mereka berpotensi tidak dapat menabung atau mengangsur rumah setiap bulannya. Mereka inilah kelompok sasaran pemerintah untuk menghuni Rumah Susun Sewa.

Perlu dipahami untuk memiliki rumah sendiri, setidaknya ada dua kemampuan yang dimiliki rumah tangga untuk mendapatkan rumah. Pertama,  kemampuan untuk mencicil pinjaman kredit pemilikan rumah (KPR), alokasi 1/3 dari pendapatan. Dua pertiga, (2/3) lagi untuk kebutuhan dasar lainnya, makan-minum, listrik, air, transportasi, dan iuran BPPJS. Kedua,  menjaga saldo rekening tidak sampai minus atau bahkan sampai berhutang untuk memenuhi biaya hidup.

Memerlukan keahlian untuk mengatur keuangan dengan “resiliensi” (daya lenting) yang tinggi. Apakah mereka masih punya simpanan? Alih-alih punya simpanan, fakta di lapangan masih banyak angsuran lainnya, seperti motor, kulkas, TV, dan sejenisnya. Alasannya, hanya dengan cara mengangsurlah  mereka dapat memilikinya.

BACA:  Di Era Pemerintahan Jokowi, Desentralisasi Fiskal Tak Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Sementara fakta lainnya,  keterbatasan modal di tengah arus kas yang seret membuat sebagian pengembang (developer) kesulitan untuk menggerakkan sektor perumahan bagi MBR, baik KPR maupun Rumah Susun Sewa, sudah sepatutnya dapat dana  talangan  dari pemerintah. Dalam agenda ini, semua orang menjadi Keynesian, menuntut negara hadir menyelesaikan permasalahan yaitu menyediakan pasokan rumah serta pembiayaannya sehingga pekerja terhindar dari kesenduan kolektif dan secara perlahan menyalakan harapan akan dapat menghuni rumah layak dan terjangkau. (Jakarta, 01 Juli 2020).

*  Penulis adalah alumni FEB UKI/ Dosen Honorer FEB UKI (Penulis buku “Keceriaan Masa Pensiun”)

 

Editor: Danny S

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *