Tanpa Petani Tak Ada Pangan

Tanpa Petani Tak Ada Pangan

Oleh: Drs Tumpal Siagian (*)

OPINI

Pemerintah optimistis Indonesia mampu menegaskan kedaulatan pangannya untuk keluar dari “middle income trap” atau jebakan masyarakat berpenghasilan menengah,  menuju negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

Hal ini  bisa terwujud dengan catatan, sisi permintaan yang besar dapat ditangkap melalui kemampuan pasok yang semakin optimal, karena adanya petani. Sisi pasokan dari sektor pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan, jika terintegrasi dengan baik akan menciptakan pertumbuhan baru untuk ekonomi Indonesia.

Para petani dan industri pangan perlu meningkatkan kualitas produk pangan. Karena negeri kita ini, dengan wilayah yang begitu luas, tanah yang subur, curah hujan yang cukup, dengan sinar matahari sepanjang tahun, sepatutnyalah dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Salah satu masalah besar akibat tidak tersedianya pangan adalah, bencana kelaparan karena tidak tersedianya makanan pokok dan kurang gizi/ kurang sumber kalori terkait kemiskinan. Dengan begitu, pemerintah harus dapat mengembangkan berbagai industri pertanian berdaya saing global dengan kekayaaan alamnya.

Demikian pula di sektor perdagangan perlu menggunakan semua instrumen yang dimilikinya untuk memperkuat ketahanan pangan. Dan kalau bisa meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, dengan cara melakukan substitusi impor yang pada gilirannya dapat menjamin kesejahteraan petani.

Banyak pelajaran bisa diambil dari kemajuan pertanian Negara Etiopia. Kemajuan negara Etiopia yang dicapai di bidang pertanian dan teknologi dekade terakhir, bukanlah kebetulan. Etiopia telah mengambil langkah berani dengan bekerjasama dengan negara Israel yang dibangun diatas konsep perdagangan strategis berlandaskan peta jalan ke depan. Dalam perspektif politis, kita harus memandang adalah hak setiap negara untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingannya sendiri yang merupakan hak kedaulatan.

Tanpa Petani Tak Ada Pangan
Foto: Pembibitan tanaman bawang putih, kawasan Food Estate, Kabupaten Humbahas

Begitu juga dengan kita, penguatan sistem kedaulatan  pangan dengan sejumlah straregi pun ditempuh, yakni  pembangunan “Food Estate” atau lumbung pangan di 2 (dua) provinsi  diantara 34 provinsi di Indonesia yaitu, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan penguatan kelembagaan yang kolaboratif. Dalam hal ini pula Proyek Strategis Nasional (PSN) atau  proyek-proyek infrastruktur amanat Presiden RI Jokowi yang strategis, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan di daerah dengan pembiayaan yang inovatif diharapkan akan menyejahterakan masyarakat petani.

BACA:  Kegaduhan Soal PPDB dan POP Membuat Ketua Pengawas Nasional BMPS Angkat Bicara

Diharapkan juga generasi milenial yang berkemampuan dan berpotensi di bidang pertanian pangan, teknologi manufaktur, untuk berinovasi dan menciptakan peluang baru akan membawa kemakmuran dan kemajuan  Indonesia di masa mendatang.

Kultur Baru Membangun Desa

Presiden Jokowi menginisiasi harapan baru ditengah Covid-19. Dalam kunjungan kerjanya di desa Siria-ria, Kecamatan Polling, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (27/10/2020) meresmikan penyedian lahan seluas 60.000 hektar di  seputar Danau Toba. 30.000 hektar merupakan lumbung pangan nasional di 4 (empat) Kabupaten, Kabupaten Humbahas, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Pakpak Bharat. Lumbung pangan akan berfokus mengembangkan tanaman bawang merah, bawang putih, dan kentang.

Sebelumnya, pada kunjungan kerja ke desa Bentuk Jaya di Kabupaten Kapuas dan desa Belanti Siam di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Juli lalu, Presiden Jokowi memberi arahan agar pembangunan dilakukan bertahap. Kalimantan Tengah akan mengembangkan komoditas padi dan singkong.

Dalam telisik akademis, hal yang lebih penting dalam lumbung pangan Nasional agar transformasi desa berswasembada dalam platform ekosistem menjadi penyangga ekonomi kota. Tuntunan yang terprogram dalam setiap gugus tugas di setiap lokasi lumbung pangan perlu diarahkan, dipandu, dan difasilitasi agar tujuan lumbung pangan nasional sebagai pendongkrak ekonomi kota bisa diimplementasikan.

Dalam hal ini, konsolidasi sangat krusial untuk memadukan kebijakan, program dan proyek prioritas yang bersifat terobosan. Demikian juga dengan kepala daerah harus berinovasi dan berkolaborasi dengan warganya (innovative and collaborative governance) dalam desain kearifan lokal/ nilai budaya yang tepat. Termasuk komoditas jenis tanaman apa yang disepakati dan cocok di daerah itu.

Tanpa Petani Tak Ada Pangan
Foto: Petani dan Lahan Pertanian di kabupaten Toba (dok. Antara)

Perlindungan Petani dan Lahan Pertanian Pangan

Langkah yang perlu dilakukan adalah penataan penggunaan lahan sesuai daya dukung lahan, pengembangan kegiatan ekonomi yang tidak merusak lingkungan, serta pembangunan infrastruktur sektor pertanian pangan perlu dibenahi.

BACA:  Hantu Corona Menyerang, Virus Nyinyir Hilang

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu mendapat perhatian dari Pemerintah, untuk mengontrol konversi tanah pertanian pangan ke non pertanian yang belakangan ini sangat mengancam petani kita. Hal ini terlihat dari semakin banyak warga desa terlempar dari sektor pertanian dan menyuplai banyak tenaga kerja ke kota, hingga ke luar negeri, yang berasal dari keluarga petani.

Saluran irigasi menjadi paling mendesak diperbaiki, baik irigasi primer, sekunder, maupun tersier. Irigasi dan tata kelola air merupakan kunci sukses persawahan, kemudian akses angkut dan jalan.

Pendampingan daripada penyuluh pertanian juga perlu dilakukan sedini mungkin terutama di lokasi lumbung pangan. Pendampingan dimaksud termasuk pemberian alat pertanian modern, dikerjakan secara mekanik sehingga ramah lingkungan.

Harga yang layak merupakan insentif terbaik buat petani. Produksi petani harus terserap pasar dengan harga yang layak. Hal ini bisa memotivasi petani untuk meningkatkan produksi ladang,  kebun dan ternaknya.

Demikian juga dengan desa-desa yang berjumlah 74.953 desa harus diorkestrasi dalam membangun perekonomian desa. Selama ini sudah didirikan institusi/ lembaga penyangga pendamping seperti BUMDes di setiap desa, tetapi hasilnya belum tampak geliatnya secara spektakuler.

Pertanyaannya, apakah kebijakan perbankan dan bantuan pemerintah itu sudah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi petani, pelaku usaha, dan UMKM?

Sementara tingkat kerawanan manufaktur/pengolahan menyebabkan ketertinggalan, kemiskinan, dan kerentanan masyarakat disatu wilayah, karena tidak adanya nilai tambah (value added) dari suatu produksi yang dihasilkan.

Pilih Calon yang Pro-Petani

Dari 739 pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan Kepala Daerah pada 9 Desember 2020 ini, pilih calon yang pro-petani. Apabila masih ada calon pemimpin yang di masa kampanye sudah tidak menunjukkan itikad tidak seperti itu, sungguh itu pertanda buruk, pemilih bisa tidak memilihnya.

BACA:  Serial Kearifan Batak (8): Gadombus

Dengan mengambil hikmah dari pandemi Covid-19 ini sesungguhnya mengubah cara pandang bagi terciptanya pembangunan pertanian pangan yang jauh lebih berkeadilan. Tentu saja, syaratnya Kepala Daerah terpilih memahami peluang dan mewujudkan cita-cita mulia itu, lewat berbagai program dan regulasi yang dikeluarkannya.

Dalam skema ekonomi semacam itu, masyarakat petani mendapat sisi baik pertumbuhan ekonomi sehingga tidak terlalu mengejutkan jika kelak ada permintaan untuk lebih banyak membeli produk pertanian pangan produk Indonesia dalam menyeimbangkan neraca perdagangan dari nilai ekspor-impor Indonesia.

Besarnya populasi Indonesia sebesar 268 juta penduduk merupakan daya tawar tersendiri dalam membina hubungan yang saling menguntungkan di arena perdagangan Internasional. Sehingga Indonesia tidak sekadar menjadi pasar bagi produk negara mitra, tetapi juga sebagai basis produksi/ ekspor utamanya, mendapat manfaat dari cipratan kekayaan sumber daya alamnya yakni dari komoditas pertanian pangan. (Jakarta, 26 November 2020)

*  Penulis adalah alumni FEB UKI/ Dosen Honorer FEB UKI (Penulis buku “Keceriaan Masa Pensiun”)

Editor: Danny S

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *