Tempe Yang Tak Henti Jadi Berita

Tempe Yang Tak Henti Jadi Berita

Oleh: Drs Tumpal Siagian (*)

OPINI

Belum lama, kira-kira bulan Agustus 2020 lalu, penulis membaca berita di sebuah harian ibukota.  Tempe diusulkan Forum Tempe Indonesia sebagai salah satu warisan budaya tak benda ke Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNESCO) pada 2021, dengan target penetapan pada 2023.

Meski kabar baik, kalau kita melihat lebih dalam, ini sesungguhnya bukan merupakan kejutan.  Sebab, tempe yang setiap hari tidak pernah absen di etalase-etalase warteg dan meja-meja makan keluarga, yang ternyata sebagian besar masih berbahan baku impor.

Kisah tentang tempe menyajikan banyak berita dan tak pernah surut dari masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun silam.  Didalamnya terpatri berbagai peristiwa penting dalam proses panjang pendewasaan sebuah bangsa.  Kisah  tempe di Nusantara telah tercatat dalam Surat Centhini (1814). Maka, tak heran jika masyarakat terutama pedesaan di Pulau Jawa dalam lintasan zaman menjadikan tempe sebagai lauk sehari-hari. Secara historis, tempe sudah ada lebih dulu daripada negara Indonesia.

Pada Pidato Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1963 menarik kalimat penyemangat dari Bung Karno yaitu: “Kita bangsa besar, kita bukan ‘bangsa tempe’, kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu!”. Dalam perspektif politis yang dimaksud dengan bangsa tempe adalah bangsa yang tidak membutuhkan bantuan siapapun.

Kalimat itu dapat dihubungkan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan asing (Belanda), khususnya dibidang perkebunan. Ratusan perusahaan milik Belanda dikuasai negara dalam eksistensi negara merdeka. Diluar perkebunan sektor lain yang diambil alih adalah perbankan. Langkah tersebut sebetulnya sangat strategis menyangga peran negara apabila dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Berangkat dari kelampauan, tiba di kekinian, dan berproyeksi ke masa depan, sarat dengan proses interaksi dan silang budaya tempe menginsiprasi penganan yang disebut “Tumpeng” menjadi keadaban baru. Saat anggota keluarga ada yang berulang tahun atau perayaan syukuran satu instansi, kita kerap menyajikan tumpeng. Tumpeng adalah terdiri dari nasi kuning berbumbu dihidangkan dalam bentuk kerucut dengan lauk pauk aneka rasa memikat seperti, ayam goreng, telor ayam, sambel goreng ati, empal, urap sayuran, dan tempe.

Perdagangan Intermasional

Para pengusung kebijakan politik “Nasionalisasi” dan sentimen anti-asing, kerap melupakan dampak negatif proteksi.  Pasalnya,  mustahil di pasar dunia yang kian kompetitif, di tengah kemajuan yang begitu cepat, dan seringkali disruptif; kini setiap negara sudah melangkah kepada strategi perdagangan Internasional. Secara nomenklatur, penggunaan kata Internasional  jelas melibatkan transaksi ekonomi antar-negara.

BACA:  Musda FBBI Sumsel Banyak Diliput Media

Dapat dipahami sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduk (individu, badan usaha, atau Pemerintah) suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Kemudian muncul teori ekonomi perdagangan Internasional berdasarkan keunggulan absolut yang dipelopori oleh Adam Smith, dan teori keunggulan komparatif yang di kemukakakan oleh seorang pakar politik Inggris David Ricardo (1772-1823). Ia seorang pemikir klasik yang paling berpengaruh bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill.

Menurut teori keunggulan komparatif (theory of comperative advantage) oleh David Ricardo, perdagangan International terjadi bila ada keunggulan komparatif, yakni jika satu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dan lebih murah dari negara lainnya. Perdagangan akan saling menguntungkan jika kedua negara bersedia tukar menukar komoditas yang dimaknai sebagai substitusi impor.  Perdagangan International yang masuk dalam ranah ekonomi makro tak hanya memberikan manfaat secara ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, bahkan pertahanan-keamanan negara.

Karena itu, Indonesia dia awal tahun 1950-an sudah mengenal perdagangan Internasional, kebijakan yang berangkat dari spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif. Dalam alur logika pendekatan ini, negara berkembang mengekspor produk-produk pertanian dan mengimpor produk-produk industri dari negara- negara maju. Logika ini berlaku untuk impor kedelai. Sebab, jika barang dari luar negeri lebih murah (berdasarkan keunggulan komparatif), tentu tidak ada larangan bahan baku impor.

Ilustrasi paling jelas telihat pada Neraca Perdagangan Indonesia pada Juni 2020, mencatatkan surplus 1,27 miliar dollar AS, Ekspor 12,03 miliar dollar AS dan Impor 10,76 miliar dollar AS. Terlihat ekspor nonmigas mencapai 11,45 miliar dollar AS.  Sedangkan impor yang didominasi bahan baku dan bahan penolong untuk kebutuhan industri dalam negeri sebesar 7,58 miliar dollar AS.

Ini menunjukkan bahwa industri dalam negeri malah mulai menggeliat setelah Covid-19 karena adanya deflasi. Deflasi adalah rasio utang dalam negeri terhadap produk domestik bruto yang besar, pertumbuhan ekonomi negatif, dan daya saing global melemah.

BACA:  Gerakan Cegah Covid-19 Ala DPC FBBI Muba, Dukung Himbauan Bupati DRA

Berbeda dengan kontraksi ekonomi akibat krisis moneter tahun 1998, kita menghadapi angka Inflasi yang sangat tinggi, yakni 77,60 persen. Sekarang ini ancaman krisis ekonomi yang melanda Indonesia justru deflasi yang terjadi. Deflasi dipicu oleh turunnya harga barang dan jasa akibat adanya kontraksi suplai uang ataupun kredit dalam perekonomian.

Langkah Perbaikan

Apabila kita bercermin terhadap besarnya kwantitas pasokan, tahun 2019 Indonesia harus mengimpor kedelai dari luar negeri sebanyak 2,67 juta ton, dimana 2,51 juta ton di antaranya berasal dari Amerika Serikat. Jumlah ini jauh diatas produksi kedelai dalam negeri yang sepanjang Januari hingga Oktober 2019, yang hanya mencapai 480.000 ton.

Bukankah setiap tahun kita harus mengimpor kedelai dari luar negeri, yang jumlahnya lebih tinggi daripada produk kedelai kita sendiri? Lantas, langkah perbaikan apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat industri tempe dalam negeri?

Pertama, pengembangan pangan lokal berbasis kebutuhan domestik harus ditingkatkan. Pengembangan pangan lokal beriringan dengan pendekatan gizi seimbang, dengan memperkuat pangan sumber protein dan karbohidrat, seperti komoditas beras, ubi kayu/ jalar, kentang, dan kedelai. Pengembangan pangan lokal diatas sekaligus dinilai berpotensi mengungkit peran sektor pertanian dalam pemulihan ekonomi Nasional.

Namun, ketidakpastian pasar jadi aspek krusial bagi petani. Akibat pandemi, banyak petani lokal yang terdampak dan hasil panennya tak terserap pasar. Pemerintah seyogianya memikirkan pola distribusi hasil panen masyarakat. Karena petani akan berproduksi jika hasil panennya berpotensi mendapatkan harga yang baik.  Barangkali Pemerintah pun perlu memfasilitasi pola distribusi bermigrasi ke platform dalam jaringan.

Kedua, transformasi desa pertanian kedelai sebagai penyangga ekonomi perkotaan menjadi paradigma berpikir baru. Bimbingan teknis, monitoring, serta bantuan modal dari pemerintah merupakan gerakan yang bisa mentransformasikan kehidupan desa, mengembangkan daya ungkit pertanian kedelai menjadi industri penyangga kota.  Desa-desa di Indonesia yang berjumlah 74.953 desa agar diorkestrasi dalam berswasembada membangun perekonomian desa, dengan dibantu penyuluhan yang direkrut untuk petani kedelai yang tangguh.

Ketiga, iklim persaingan usaha yang sehat perlu terus dijaga. Didasari pandangan mengecilkan peran impor dalam proses industrialisasi. Kalau toh hendak menerapkan kebijakan penguatan industri domestik, ekspektasi masyarakat mesti dikelola sebaik mungkin, agar surplus Neraca Perdagangan tumbuh lebih tinggi. Hal ini bisa dilakukan jika perdagangan internasional mencapai keseimbangan baru yang relevan dengan kebijakan protektif. Substitusi impor akan terjadi secara alamiah jika industri dalam negeri produktif, ekonomi tumbuh, dan keunggulan komparatif berubah.

BACA:  Sosok Irjen Martuani Sormin Mencuat Sebagai Calon Kabareskrim Polri

Barangkali kebijakan mendasar ini bisa dilakukan dengan komitmen kuat dari Pemerintah.  Kuncinya adalah visioner dalam memandang kedepan. Setiap langkah kebijakan serta memahami masalah secara menyeluruh dan terpadu. Kemudian diikuti keberanian bertindak berbasis hasil kajian yang sahih.

Persoalannya, perubahan status dari kawula jajahan menjadi negara merdeka tak serta merta didukung sikap mental yang mengarus-utamakan kesejahteraan rakyat.  Sulit dibantah, perilaku para elite politik hingga saat ini merasa nyaman dengan  kenikmatan sifat feodal zaman kolonial. Jika hal itu dipupuk secara berkelanjutan, jangan salahkan bila satu saat kelak, kita kembali menjadi ‘bangsa tempe’, seperti ucapan Bung Karno diatas.

Lebih jauh, perilaku konsumen di Indonesia pun sudah ikut berubah. Publik sudah dapat melihat tempe makanan sehat bergizi dan punya prospek yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Pada gilirannya  tempe sebagai penganan khas Indonesia  dibarengi dengan pengembangan aneka varietas unggul kedelai lokal, mampu mengungkit kekayaan cita rasa menjadi tantangan sekaligus peluang yang luar biasa.

Dengan mengoptimalkan produksi kedelai lokal, membangun kesadaran memuliakan petani, sehingga referensi UNESCO mengakui tempe Indonesia sebagai warisan dunia, lebih bermakna sebagai sumber peradaban yang mencerahkan. Jakarta, 27 Oktober 2020.

*  Penulis adalah alumni FEB UKI/ Dosen Honorer FEB UKI (Penulis buku “Keceriaan Masa Pensiun”)

Editor: Danny S

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *