Yasonna Laoly Diapresiasi Atas Keberhasilan Ekstradisi Buronan Kakap Pembobol Bank BNI Rp. 1,7 T

Yasonna Laoly Diapresiasi Atas Keberhasilan Ekstradisi Buronan Kakap Pembobol Bank BNI Rp. 1,7 T

Foto: MenkumHAM, Yasonna Laoly (kanan) dan Maria Pauline Lumowa (kiri) saat di pesawat

JAKARTA, BatakIndonesia.com

Tak dapat dipungkiri, peran Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Yasonna H. Laoly, sangatlah menentukan dalam penuntasan upaya ekstradisi buronan pembobol Bank BNI senilai Rp. 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa, dari otoritas Serbia ke Indonesia.

Proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa hingga akhirnya bisa kembali ke tanah air tanggal 9 Juli 2020, menempuh proses cukup panjang. Pasalnya setelah melakukan aksi pembobolan tersebut Maria pergi ke Singapura, terus ke Belanda, dan sudah berstatus tersangka dan buron sejak tahun 2003 (17 tahun) lalu.

Atas keberhasilan tersebut, beberapa pihak mengapresiasi penuntasan ekstradisi dari Serbia itu ke Indonesia. Kendati ada saja yang bersikap sumir atas jerih-payah yang telah dilakukan.

Salah satu yang mengapresiasi yaitu Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, yang mengatakan proses ekstradisi ini tak lepas dari sinergi yang baik antara sesama lembaga penegak hukum, yaitu Kemenkumham RI, Kepolisian dan Kejaksaan.

“Tentu kita harus mengapresiasi pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Menteri Yasonna Laoly yang melakukan diplomasi hukum terhadap otoritas Serbia, sehingga ekstradisi ini terwujud, begitu juga kepada pihak kepolisian dan kejaksaan atas upaya terpadu dalam proses penegakan hukum atas Maria Pauline Lumowa,” ujar Herman, Kamis (09/07/2020).

Dikatakan Herman Herry, proses ekstradisi ini kan tidak mudah dan bahkan sempat ditolak oleh Belanda.

“Proses ekstradisi ini kan tidak mudah dan bahkan sempat ditolak oleh Belanda. Keberhasilan mengekstradisi Maria Pauline Lumowa ini juga merupakan bukti komitmen dan kehadiran negara dalam penegakan hukum. Ini sekaligus memberi pesan bahwa negara tidak akan berhenti melakukan penindakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di negeri ini,” imbuh politikus yang akrab disapa HH ini.

BACA:  Ompung Tumpak Terharu ‘Come Back’ Lagi

Herman menambahkan, kabar ini adalah angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia, dan berharap dapat menuntaskan kasus ini secara menyeluruh

“Kabar ini adalah angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia. Kini saatnya lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan proses peradilan terhadap Maria Pauline Lumowa dan menuntaskan kasus ini secara menyeluruh,” pungkasnya.

Senada Herman, Kementerian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Staf Khusus Menteri, Arya Sinulingga mengapresiasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Walaupun Serbia tidak memiliki hubungan ekstradisi di kita, tapi berhasil dibawa ke Indonesia. Ini hal yang besar dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Arya dalam pernyataannya, Kamis (09/07/2020).

Arya berharap Maria bisa segera diproses secara hukum. Dengan begitu, Maria bisa mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang telah merugikan Bank BNI.

“Mudah-mudahan selama proses hukum di Indonesia itu juga bisa membawa dampak, bahwa kerugian yang dialami oleh Bank BNI bisa dikembalikan oleh tersangka dengan kembalinya ke Indonesia,” tegasnya.

Foto: Maria Pauline Lumowa (kedua kanan) setiba di Indonesia
Foto: Maria Pauline Lumowa (tengah) setiba di Indonesia

Diberitakan, delegasi Indonesia yang dipimpin Menkumham Yasonna Laoly tiba di Tanah Air pada Kamis (09/07/2020) dari Serbia dengan membawa Maria Pauline Lumowa. Maria diketahui melarikan diri ke Singapura pada September 2003 atau sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka yang menggondol uang senilai Rp 1,7 Triliun dari BNI dengan Letter of Credit (L/C) fiktif.

Sementara itu diketahui, Indonesia dan Serbia tidak memiliki perjanjian ekstradisi, untuk dapat membawa Maria Pauline. Lantas, bagaimana cara pemerintah dapat membawa Maria Pauline yang telah dinyatakan buron sejak 17 tahun lalu?

“Walaupun kita belum memiliki kerja sama ekstradisi dengan Serbia, tapi dengan hubungan baik, dengan pendekatan diplomasi dalam bidang hukum dan persahabatan, akhirnya kita bisa membawa beliau kemari,” kata MenkumHAM Yasonna H Laoly saat memberikan keterangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di Tangerang, Banten, Kamis (09/07/2020).

BACA:  Dilantik Jadi Dankoopssus TNI, Mayjen Richard Tampubolon Pimpin Pasukan Elite Tiga Matra

Dijelaskan Yasonna, Maria Pauline telah ditangkap oleh otoritas keamanan Serbia saat berada di Bandara Internasional Nikola Tesla di Beograd pada 16 Juli 2019 lalu. Hal itu tidak terlepas dari adanya red notice terhadapnya yang diterbitkan interpol sejak 22 Desember 2003.

Setelah ditangkap, lanjut Yasonna, Pemerintah Serbia menghubungi Pemerintah Indonesia untuk memberitahukan hal tersebut, dan Kementerian Hukum dan HAM melayangkan surat untuk dapat mengekstradisi Maria Pauline.

“Sempat ada upaya hukum dari Maria Pauline Lumowa untuk melepaskan diri dari proses ekstradisi, juga ada upaya dari salah satu negara Eropa untuk mencegah ekstradisi terwujud,” ungkapnya.

Bahkan dibalik peristiwa ekstradisi pembobol Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun tahun 2003, Maria Pauline Lumowa, dari  Serbia ke Indonesia, ternyata ada upaya dari pengacaranya untuk menyogok pemerintah Serbia senilai € 500.000 Euro, atau setara Rp. 8,1 miliar (kurs € 1 Euro = Rp.16,222.89).

Hal ini dikatakan Menteri Hukum dan HAM R.I, Yasonna Laoly dalam sebuah wawancara sebuah stasion televisi, pasca kembali dari Serbia, dalam proses ekstradisi buronan pembobol Bank BNI dalam kasus Letter of Credit (L/C) fiktif.

“Menurut Asisten Menteri Pemerintah Serbia, ada upaya pengacaranya dengan memberi sogokan. Pertama 100.000 Euro, kemudian 300.000 Euro, dan terakhir 500.000. Tidak berhasil. Dan akhirnya pengacaranya juga ditangkap,” ungkap Yasonna dalam wawancara Rosi kompastv (09/07/2020) pasca kembali dari Serbia.

Yasonnapun mengungkapkan kegembiraanya menuntaskan proses ekstradisi lewat diplomasi hukum dengan Pemerintah Serbia.

“Keberhasilan menuntaskan proses ekstradisi ini tak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik kedua negara. Selain itu, proses ekstradisi ini juga menjadi buah manis komitmen pemerintah dalam upaya penegakan hukum yang berjalan panjang,” bebernya.

BACA:  Selamat Jalan Binsar Hatorangan Siburian

Menyibak kembali kasus ini, pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 Triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu. Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari ‘orang dalam’ karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.

Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. DANS

Facebook Comments

Default Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *